"Saya nggak tahu persis, tapi secara implisit tampaknya pak Agung mendukung Akom, walaupun kemarin Kosgoro sudah menetapkan 4 nama," ungkap Bambang di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2016).
Klaim yang disampaikan Bambang bukan semata-mata tanpa alasan. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan Agung sudah mengundang Akom pada Minggu (28/2) kemarin didampingi oleh Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh yang merupakan kader Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akom yang selalu didampingi Bamsoet sudah bersafari menggalang dukungan kepada DPD I dan DPD II. Bamsoet mengklaim pihaknya sudah mendapat dukungan sebanyak 30 persen, termasuk dari Papua yang bulat mendukung Ketum SOKSI itu.
"Sudah (sosialisasi) ke 18 provinsi. Terakhir kami kemarin ke Kalteng. Jumat (4/3) besok ke Papua. Tadi malam kita ketemu ketua sekretaris Golkar Papua, mereka memberi dukungan dan suara Papua bulat mendukung Akom," tutur Ketua Komisi III DPR itu.
Bamsoet merasa yakin Akom akan memenangkan pertarungan di Munas nanti. Hal tersebut dikarenakan, kata Bamsoet, adanya dukungan untuk Akom dari politisi Golkar hasil Munas Ancol seperti Agung. Padahal Akom merupakan produk dari Munas Bali.
"Artinya daerah ingin ketua Golkar memiliki posisi bagus, sehingga secara memberi kebanggaan bagi kader di daerah. Pandangan itu dari pihak Accol loh. Tadi malam Pak Agung di rumahnya sama Akom. Intinya yang ngomong bukan pihak Bali tapi mereka menginginkan figur di tingkat daerah," beber Bamsoet.
Selain Akom, ada dua caketum lain yang disebut Bamsoet menjadi lawan kuat jagoannya itu. Yakni eks Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua MPR Mahyudin.
"Peluang sama, semua mulai bersosialisasi ke daerah. Secara intensitas, Akom, Novanto, Mahyudin. Bukan berpotensi, tapi yang mulai gencar ke daerah mencari dukungan dan sosialisasikan visi misinya," kata Bamsoet.
Sebut Tak Ada Money Politic di Munas
Sementara itu mengenai money politic, Bamsoet menegaskan tidak melakukannya. Sebab kader Golkar di daerah disebutnya saat ini lebih memerlukan figur yang dapat mengayomi.
"Nggak ada money politic tapi cost politic. Sampai sekarang kami belum melihat money politic. Kami menyerap ke daerah-daerah, sekarang tidak peduli soal uang," ucap Bamsoet.
"Kalau dulu langsung mengarah ke deal politik. Kalau sekarang lebih mengarah ke tiga hal, pertama bahwa mereka sudah capek soal konflik, mereka butuh figur yang mampu merangkul semua pihak," imbuh dia.
Selain itu, kader daerah menurut Bamsoet memerlukan caketum yang mampu diterima pemerintah. Sehingga perpecahan Golkar tidak akan terulang kembali sepeerti setahun belakangan.
"Ketiga soal calon tidak boleh memiliki potensi masalah hukum. Agar partai tidak terbebani di kemudian hari," kata Bamsoet.
Argumentasi Bamsoet itu dikatakannya juga disampaikan oleh Anwar Adnan Saleh saat bertemu Akom bersama Agung. Hal tersebut diklaim sebagai aspirasi dari daerah.
"Pak Adnan, bisa dikonfirmasi ke yang bersangkutan, di rumah Pak Agung menyampaikan ke JK bahwa ketua Golkar itu harus yang memiliki posisi jabatan formal publik, ini subjektif, bisa dikonfirmasi lagi ke Adnan," tutupnya. (elz/imk)










































