"Kami menyerap ke daerah-daerah, sekarang tidak peduli soal uang sekarang. Kalau dulu langsung mengarah ke deal politik. Kalau sekarang lebih mengarah ke tiga hal," kata Bambang kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Tiga hal tersebut adalah pertama, pengurus Golkar di daerah saat ini sudah lelah dengan konflik internal. Mereka butuh figur ketua umum yang mampu merangkul semua pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, pengurus daerah ingin calon ketua umum tidak memiliki potensi masalah hukum di kemudian hari. "Agar partai tidak terbebani di kemudian hari atau tidak menjadi beban partai di kemudian hari," kata Bambang.
Sebelumnya, tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengingatkan agar para calon ketua umum partai beringin bersaing secara sehat di munas nanti. Tak boleh ada politik uang untuk membeli dukungan dari pemilik suara.
"Saya tidak mendalami hal itu (politik uang-red) tapi memang kalau calon-calon otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan, teman-teman di daerah itu jadi tergantung apa yang dimaksud politik uang itu macam mana. Kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, ongkos apa itu biasa saja,Β semua partai sebagian besar melakukan itu. Cuma kalau "menyogok", jangan!" tegas JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (29/2/2016).
Lagipula, politik uang untuk membeli suara dukungan menurut JK belum tentu berhasil menjadikan caketum tersebut bisa terpilih dalam munas yang diperkirakan digelar bulan April mendatang. "Pasti tidak (tidak boleh beli suara). Karena tidak meyakinkan, besok, hari ini belum terpilih juga," sebut JK.
(erd/nrl)











































