JK Ingatkan Persaingan Sehat di Munas Golkar: Jangan Menyogok!

Jakarta - Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengingatkan agar para caketum Golkar bersaing secara sehat dalam gelaran Munas. Tak boleh ada politik uang untuk membeli dukungan dari pemilik suara.

"Saya tidak mendalami hal itu (politik uang, red) tapi memang kalau calon-calon otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan, teman-teman di daerah itu jadi terganntung apa yang dimaksud politik uang itu macam mana. Kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, ongkos apa itu biasa saja,  semua partai sebagian besar melakukan itu. Cuma kalau quote unquote menyogok, jangan!," tegas JK di kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (29/2/2016).

Lagipula, politik uang untuk membeli suara dukungan menurut JK belum tentu berhasil menjadikan caketum tersebut bisa terpilih dalam Munas yang diperkirakan digelar bulan April mendatang. "Pasti tidak (tidak boleh beli suara). Karena tidak meyakinkan, besok, hari ini belum terpilih juga," sebut JK.

Isu dugaan politik uang mulai muncul jelang Munas saat petinggi Golkar Nurdin Halid bicara dugaan adanya politik transaksional di bursa caketum. Salah satu caketum Golkar disebut memberi 10.000 dolar Singapura untuk pengurus DPD II.

"Ada pengakuan pengurus di Sulawesi Utara (Sulut) yang ciptakan keresahan di Sulut yang diminta dibicarakan secara nasional. Pengakuannya, disuruh tanda tangan surat pernyataan lalu diberi uang," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2).

Pengakuan itu disampaikan saat Nurdin Halid berkumpul dengan 28 pengurus DPD I semalam. Dia pun meminta bukti-bukti lengkap dari pengakuan itu.

"Pengakuannya SGD 10.000 untuk 1 DPD II. Kan rusak Partai Golkar kalau begini,"  ujar Nurdin.

Atas pernyataan ini, sejumlah tokoh Golkar merespons dengan meminta agar politik uang tidak dilakukan. Selain itu muncul usulan agar KPK dan penegak hukum lain dilibatkan dalam pelaksanaan Munas. (fdn/tor)