Soal SC Munas Golkar, Bamsoet: Nurdin Halid kan Timsesnya Idrus Marham

Jakarta - Penunjukan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committe (SC) Munas Golkar menuai penolakan di internal Golkar. Timses caketum Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, menilai ada baiknya keputusan pemilihan SC di rapat pleno dilakukan dengan voting.

Dari penolakan itu muncul nama-nama politisi Golkar yang dinilai lebih mumpuni dibanding Nurdin. Seperti Hajriyanto Tohari, Yorrys Raweyai, dan Rambe Kamarul Zaman.

"Saya dengar ada beberapa nama, ada Rambe, Hajriyanto, Ponco, kita sih oke-oke saja," ungkap Bambang di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Penunjukkan Nurdin merupakan hasil rapat harian Golkar jelang Munas dan belum resmi diputuskan karena masih menunggu rapat pleno yang rencananya digelar Rabu (2/3) mendatang. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, penolakan terhadap Nurdin kebanyakan muncul dari politisi Golkar hasil Munas Ancol.

"Di pihak Ancol kuat, tapi kami di Bali tidak etis (menolak). Kita sih oke-oke saja. Tapi Pak Nurdin kan timses Idrus (Sekjen Golkar Idrus Marham), tapi dicek lagi," tuturnya.

Bamsoet meyakini akan ada pertentangan mengenai penunjukan Nurdin sebagai Ketua SC dalam rapat pleno. Untuk itu ia memberi saran dengan melakukan voting agar dirasa adil.

"Besok pasti akan ada debat sengit terutama menyangkut soal SC. Tapi kami dari pihak Akom tidak mempermasalahkan Nurdin Halid krn tidak etis kami sama-sama dari kubu Bali. Kalau ada yang persoalkan tak masalah. Kalau bisa divoting saja," ujar Bamsoet.

"Saya sarankan untuk menembus kebuntuan itu melalui voting, karena itu penting, jadi masing-masing mengusulkan nama melalui voting. Nanti timbul masalah lagi seperti kemarin terutama soal kepesertaan," imbuh Ketua Komisi III DPR itu.

Hal tersebut, kata Bamsoet, dikarenakan saat Munas Bali Nurdin mengubah sejumlah aturan sehingga berdampak pada konflik Golkar yang berkepanjangan. Seperti saat ini terkait surat dukungan untuk caketum yang kembali ingin diubah oleh Nurdin melalui wacananya.

"Surat dukungan hanya soal cara. Di mana kami membutuhkan keyakinan, dan mereka memberi keyakinan. Itu kan titipan Nurdin Halid. Yang menciptakan pasal itu di (Munas) Bali Nurdin, yang menghilangkan dia juga. Tapi apapun itu soal cara," katanya.

Bamsoet pun khawatir dengan wacana soal penghapusan surat dukungan dari DPD I dan DPD II kepada caketum Golkar akan menjadi masalah untuk Munas nanti. Ia menyatakan hal tersebut menjadi potensi masalah yang akan timbul seperti munas sebelumnya dan kembali membuat perpecahan di partai berlambang pohon beringin itu.

"Mau tulis atau nggak itu soal cara. Akhirnya voting tertutup, nggak boleh terbuka. Harus dihindari dukungan terbuka. Karena akan terulang kembali peristiwa di Bali. Itu kan soal cara, mau dipakai atau nggak soal cara. Kadang-kadang kita nggak minta (surat dukungan), mereka kasih," tutup Bamsoet. (ear/tor)