Unjuk Rasa Dokter: Kami Hidup dengan Gaji Kami yang Pas-pasan, Tuan Presiden

Jakarta - Dokter Indonesia Bersatu berunjuk rasa di depan Istana Negara. Para dokter ini mengajukan sejumlah tuntutan antara lain kesejahteraan.

"Media tolong catat ini, kami tanpa sponsor. Kami hidup dengan gaji kami yang pas-pasan dari yang tuan presiden berikan," kata salah satu pengunjuk rasa, dr Agung Sapta Adi, Senin (29/2/2016).

Agung menegaskan, para dokter tidak akan berbuat anarkis. Demo yang dilakukan adalah unjuk rasa damai. Sejumlah hal disampaikan dalam spanduk mulai dari JKN sampai BPJS.

"Apa yang kita rasakan saat ini menuntut komitmen politik mengenai anggaran kesehatan. Kami hanya ingin dilihat dan didengar," imbuh dia.

Para dokter menginginkan perlindungan profesi menurut hukum yang berlaku. "Pasal 34 ayat 2 UUD '45, mana penerapannya tidak ada. Presiden Jokowi dengarkan kami," tutur Agung.

Demonstrasi damai ini dilakukan oleh DIB untuk mendorong reformasi sistem kesehatan di Indonesia. Tema yang mereka angkat adalah 'Mendorong Reformasi JKN yang Berkeadilan bagi Rakyat dan Tenaga Kesehatan'.

Dalam siaran pers, DIB menyatakan berbagai keluhan dirasakan peserta maupun penyedia layanan kesehatan. Pemahaman masyarakat pada sistem asuransi JKN yang masih minim seringkali menimbulkan gesekan antara peserta dan penyedia layanan kesehatan. Di samping itu, peserta JKN terus bertambah namun tidak disertai dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai sehingga daftar antrian menjadi panjang.

DIB menilai keberhasilan JKN menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah diminta untuk fokus melakukan perbaikan dari hulu ke hilir. Persoalan anggaran, sarana-prasarana, serta bahan baku obat juga diperhatikan oleh DIB.

"Bahan baku obat yang masih mengandalkan impor dan pajak PPnBM alat kesehatan juga menjadi biang tingginya biaya layanan kesehatan. Oleh sebab itu pemerintah harus turut mendorong berkembangnya industri farmasi dalam negeri dan menghapus PPnBM alat kesehatan sebagai satu upaya mendukung suksesnya JKN," ungkap DIB.

"JKN juga harus dilepaskan dari kepentingan atau pencitraan politik penguasa yang hanya untuk menarik simpati rakyat melainkan kembali pada tujuan awal yaitu untuk menyehatkan seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

(dra/dra)