Program Indonesia Terang, Melistriki Wilayah Timur Indonesia

Jakarta - Seluruh rakyat Indonesia harus dipastikan memiliki akses terhadap energi. Itulah salah satu target pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi.

Rasio elektrifikasi yang di awal masa Pemerintahan Kabinet Kerja mencapai 85%, ditargetkan mencapai 97% pada 2019. Masih ada 12.659 desa yang hingga detik ini belum kunjung berakses listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Bahkan, 2.519 di antaranya belum terlistriki sama sekali alias gelap pada malam hari. Desa-desa ini sebagain besar tersebar di Papua dan di seantero Indonesia Timur lainnya.

Melistriki desa-desa tertinggal yang letaknya jauh menyuruk di pelosok-pelosok negeri membutuhkan pendekatan khusus.  Desa-desa ini umumnya secara geografis sulit dijangkau moda transportasi biasa atau belum memadai (pra)sarana transportasinya. Populasi penduduk umumnya sedikit dengan tingkat kepadatan yang rendah. Implikasinya, membangun jaringan listrik PLN ke desa-desa seperti itu menjadi mahal, yang dalam hitung-hitungan ekonomi PLN akan rugi. Oleh karenanya dibutuhkan peran khusus pemerintah untuk memberikan "perhatian lebih" agar masyarakat atau kawasan tertinggal ini dapat segera terlayani listrik.

Tanpa kebijakan dan aksi "berpihak" Pemerintah, desa-desa tersebut mustahil bisa mengenyam listrik sesuai target yang telah dicanangkan. Selain sebagai entitas korporasi, PLN memang adalah badan usaha pemerintah yang memiliki peran pelayanan publik. Namun, biaya operasional yang sangat tinggi akan membuat PLN tertatih-tatih mewujudkan program listrik desa tertinggal, akses listrik untuk semua.

Terang untuk Semua

Pemerintah, dalam rangka mewujudkan "terang untuk semua", meluncurkan Program Indonesia Terang atau PIT. Program ini bertujuan menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi 12.659 desa yang belum memperoleh akses listrik PLN. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun ini dengan target 10.700 desa, atau sekitar 97% rasio elektrifikasi pada akhir 2019.

Dalam rangka mengimplementasikan PIT, strategi pertama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan energi setempat alih-alih harus "mengimpor" energi dari luar desa. Energi setempat ini kuat hubungannya dengan energi terbarukan, apakah itu energi surya, air, angin, bio, hingga arus laut. Dengan memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik dapat dibangun secara lokal (off-grid), berbasis desa atau pulau, serta tak harus menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat.

Energi terbarukan tersedia dalam jumlah yang berlimpah di Indonesia, diperkirakan lebih dari 300.000 megawatt, namun pemanfaatannya masih sangat minim, kurang dari 3%. Kendala utama pemanfaatan energi terbarukan adalah akses kepada teknologi energi ini yang masih terbilang mahal. Kendatipun sumber energinya dapat diperoleh tanpa bayar, tak ayal jatuh-jatuhnya harga satuan listrikpun mahal juga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menyiapkan teknologi energi terbarukan yang terjangkau harganya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di pelbagai pelosok.

Pusat Keunggulan Energi Bersih yang sedang dikembangkan di Bali akan menyiapkan teknologi energi terbarukan yang dapat terjangkau dan menjangkau masyarakat. Pusat ini juga akan membina dan melatih para pemuda untuk menjadi tenaga terampil dalam mengimplementasikan PIT berbasis energi terbarukan. Bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan pada berbagai tingkatan di banyak daerah, Pusat ini menyiapkan sumber daya lokal agar siap pakai dan siap tempur.

Butuh Keterlibatan

Pemerintah mustahil melakukan PIT sendiri. Dibutuhkan keterlibatan sejumlah pemangku kepentingan. Pemuda Indonesia yang dididik melalui berbagai lembaga pendidikan di dalam maupun luar negeri akan menjadi ujung tombak program ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengembangkan program Penggerak Energi Tanah Air (PETA) dan mengajak para pemuda untuk bergabung dan menjadi pionir PIT.

Keterlibatan swasta dalam program ini juga penting, terutama sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan listrik pedesaan.  Kebijakan pengembangan listrik lokal (off-grid) menawarkan kesempatan luas bagi swasta untuk berpartisipasi dalam PIT bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah, dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, hingga bahkan badan usaha milik desa.

PIT akan dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 67% dari desa tanpa listrik PLN berada di enam provinsi itu. Berbagai ketertinggalan dan kesulitan akses di sana membuat keenamnya menjadi provinsi yang harus digarap pertama kali. Dari Timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia.

Listrik adalah gerbang menuju Indonesia maju. Dengan listrik, masyarakat Indonesia di daerah terpencil akan menikmati akses atas penerangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja yang luas, tingkat keamanan yang lebih terjamin, hingga kehidupan sosial yang lebih bermartabat. Seperti seruan Presiden Jokowi selama ini, hanya dengan kerja, kerja, dan kerja, program sesulit apapun akan kita jalankan.

*) Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(dnu/dnu)