.webp)
Anggota KPUD DKI Jakarta M Fadillah setidaknya mengungkap dua hal krusial terkait Pilkada DKI tahun depan. Pertama adalah tentang netralitas penyelenggara dan jumlah data pemilih.
"Terkait netralitas penyelenggara pilkada.Kami berharap terkait hal ini pada proses pelaksanaan pilkada serentak 2015 memang masih ditemukan, misal petugas KPPS, misalnya saja formulir C1 Plano yang sudah dicorat coret," jelas Fadillah.
Hal tersebut disampaikan Fadillah dalam diskusi 'Menyongsong Pilkada DKI Jakarta' di Kantor DPD DKI Jakarta di Gedung Nyi Ageng Serang, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/2/2016). Hadir dalam diskusi ini Komisioner Bawaslu DKI Ahmad Farudin dan Mantan Calon Wagub DKI Jakarta di pilkada 2012 Nachrowi Ramli.
"Kami berharap ada bantuan dari stakeholder dan dari masyarakat, agar petugas kami di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Fadillah.
"Kami juga meminta dan mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang mencoba merayu atau menggoda petugas kami di lapangan. Kalau ini kita laksanakan, insya Allah penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 dapat berjalan secara berkualitas," paparnya.
Hal krusial kedua adalah terkait daftar pemilih. Persoalan DPT hampir selalu terdengar saat pemilu digelar, di tingkat mana pun.
"Kenapa jadi persoalan, kuncinya dari DPT yang telah ditetapkan ternyata masih ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Kecenderungan penyelenggara pemilu dianggap dalam tanda kutip seringkali tidak memasukan pendukungnya, itu yang kerap terjadi," beber Fadillah.
Fadillah berharap pihak Dukcapil bisa melakukan pencermatan lebih jauh terkait DPT sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal senada disampaikan anggota Bawaslu DKI Ahmad Fahrudin.
"Beberapa kali kita telah berdiskusi terkait hal ini. Tapi tidak pernah selesai-selesai. Kalau memang dari hulu tidak diselesaikan secara menyeluruh, tentu akan sulit dan akan terus jadi isu krusial di pilkada," tutur Ahmad.
Selain DPT, Ahmad juga mewanti-wanti kemungkinan adanya isu SARA. "Isu SARA ini harus diantisipasi di Jakarta. Entah itu ada calon yang berbeda keyakinan atau bagaimana. Jangan sampai isu ini muncul, karena bisa mengganggu stabilitas politik," terang Ahmad. (rna/Hbb)
