Kenaikan BBM, DPR Gagal Ubah Paradigma Orde Baru

Jakarta - DPR RI menempatkan diri seakan-akan berada di bawah Presiden. Ini artinya belum mampu mengubah paradigma orde baru yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat.Demikian disampaikan Jacobus Mayong Padang anggota DPR RI dari PDIP dalam rilisnya kepada detikcom, Jakarta, Jumat (11/3/2005)."Saya berkesimpulan demikian setelah melalui perdebatan di rapat DPR, berkaitan permintaan FPDIP, FKB, FPAN, FPBR dan FPDS agar menggelar rapat paripurna khusus. Paripurna ini untuk menolak keputusan pemerintaan yang menaikkan harga BBM secara sepihak," tegas Anggota Komisi IX DPR ini.Menurut Jacobus untuk meminta paripurna guna membahas kenaikkan BBM harus dibicarakan 3 kali. Tetapi begitu Mensesneg bersurat ke DPR mengadakan konsultasi dengan Presiden langsung direspon dan dijadikan acuan."Rakyat menjerit-jerit akibat kenaikan harga BBM tidak diperhatikan," kesalnya."Saya benar-benar heran kenapa masih banyak anggota DPR yang tidak mendengar rintihan rakyat akibat kenaikkan harga BBM," berangnya.Lebih lanjut Jacobus itu menjadi bukti bahwa DPR sekarang masih seperti DPR orde baru. DPR Masih tutup mata dan telinga terhadap kondisi-kondisi tersebut. (ism/)