.webp)
"Nah sekarang MenPANRB sudah kirim surat ke kita, sudah membuka membuat TNI dan Polri (bisa) masuk ke DKI," kata Ahok dalam sambutan pelantikan pejabat PNS, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Ahok memperkirakan bakal banyak anggota TNI dan Polri yang mau mengabdikan diri menjadi PNS di Pemerintahan Provinsi DKI. Mereka bisa menjadi pejabat tingkat eselon II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menyatakan Pemprov DKI butuh PNS yang jujur. Dia menyatakan muak dengan praktik korupsi yang masih saja ada di lingkungan PNS DKI, padahal gaji mereka sudah tinggi.
"Kita eselon IV saja sudah dapat Rp 30 jutaan, ini tidak pantas kalau sudah terjadi permainan," kata Ahok.
Ke depan, Ahok ingin membuka tenaga dari kalangan kementerian, bahkan dari swasta. Ini demi peningkatan kinerja di lingkungan Pemprov DKI.
"Saya ingin bukan PNS dari luar, mungkin TNI, Polri, kementerian, atau mungkin dari swasta. Kalau di DKI, PNS tak mau berubah maka tahun depan kita akan ganti," kata Ahok.
Ahok menyatakan, sebenarnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah bisa mendasari perekrutan tenaga dari kalangan swasta.
Bila pemerintahan bisa bekerja baik, maka pelayanan kepada warga juga akan meningkat. Ahok menyayangkan anggaran Rp 18,7 triliun untuk gaji pegawai namun masih ada saja pegawai yang melakukan penyimpangan uang.
"Masih 'main', bagi-bagi ke LSM atau pun wartawan. Saya sudah betul-betul muak," kata Ahok.
Praktik pungutan liar hingga manipulasi uang anggaran tak bisa lagi ditoleransi. Bila ada yang tertangkap tangan melakukan korupsi, maka pejabat Pemprov DKI bisa dimiskinkan lewat pemidanaan.
"Kalau operasi tangkap tangan kita juga bisa. Kalau betul-betul (dibuktikan) operasi tangkap tangan ya sudah, kita miskinkan," kata Ahok. (dnu/hri)
