Jelang Munas Golkar, Novanto: Jangan Ada Bagi-bagi Uang

Jelang Munas Golkar, Novanto: Jangan Ada Bagi-bagi Uang

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Rabu, 24 Feb 2016 19:21 WIB
Jelang Munas Golkar, Novanto: Jangan Ada Bagi-bagi Uang
Foto: Indah Mutiara Kami
Jakarta - Setya Novanto menjadi salah satu bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya yang akan bertarung di munas partai itu pada pertengahan April mendatang. Saat ini Ketua Fraksi Partai Golkar itu tengah menyambangi DPD I dan DPD II se-Indonesia untuk menggalang dukungan.

Menurut Novanto dengan rajin berkeliling menyambangi pengurus di daerah, praktik money politics di Munas Golkar bisa dicegah. Dia pun mengingatkan kepada bakal caketum Golkar untuk tidak membagi-bagikan uang menjelang Munas Golkar.

Apalagi dalam munas nanti, Golkar sudah memastikan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sekarang jangan ada bagi membagi (uang). Sudah diputuskan, dan diundang KPK kok," kata Novanto kepada wartawan usai menghadiri rapat pleno di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seruan agar tak ada money politics di Munas juga disuarakan oleh bakal calon ketum Golkar Aziz Syamsuddin. Di depan pengurus DPD I dan DPD II se-Jawa Timur, Aziz mengaku siap berkompetisi dengan calon lain secara sehat. Dia tak akan menggunakan money politicsย  agar terpilih.

Namun, kalau sekadar uang transportasi dan penginapan dia menganggap itu bukan politik uang dan masih wajar. "Kalau saya siapkan (uang) makan dan transpor untuk teman-teman DPD, itu wajar," kata Aziz di sela acara silaturrahmi dengan DPD I kabupaten dan kota se-Jawa Timur di Hotel Mercure, Surabaya, Selasa (23/2/2016) kemarin.

Waketum Golkar Agung Laksono menegaskan akan membuang calon ketum yang terbukti melakukan politik uang.

"Kalau ada, kita sepakat drop orang tersebut, kalau terbukti," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Rabu (24/2/2016).

DPP Golkar akan menyurati KPK dan PPATK untuk meminta pengawasan paling lambat pekan depan. Tetapi kata Agung, kehadiran kedua lembaga itu hanya untuk langkah preventif saja.

"Ya kita harapkan enggak sampai pencabutan anggota," imbuh Agung.

(erd/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads