Menteri Marwan Minta Instansi Pemerintahan Manfaatkan Peta Desa

Yogyakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Badan Informasi Geospasial telah meluncurkan "Peta Desa" pada tanggal 16 Februari 2016 lalu. Ada banyak manfaat dengan adanya Peta Desa tersebut. Salah satunya dapat menjadi rujukan pembangunan desa sehingga rakyat di desa semakin sejahtera.

"Ada banyak manfaatnya bagi desa dengan adanya Peta Desa ini. Ini juga karya yang baik karena kita sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya peta desa dan sekarang ada," ungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional 'Peta Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan'  di gedung University Center (UC) di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (24/2/2016).

Menurut Marwan, ada banyak manfaat dengan adanya peta desa tersebut. Tidak hanya kementerian desa saja yang memanfaatkannya. Namun setidaknya ada 17 instansi terkait yang bisa memanfaatkan adanya peta desa.

Dia mengatakan di peta desa, semua bisa masuk mulai dari ekonomi, norma-norma yang ada di masyarakat, budaya hingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga masuk. Itu juga bisa untuk revitalisasi pasar desa, membangun sentra pertanian, peternakan, dan lain-lain.

"Kalau dipandu dengan peta desa akan indah dan sekarang responsnya juga bagus," katanya.

Menurut Marwan, hadirnya peta desa juga akan menjadi dasar kebijakan nasional terutama berkaitan dengan Nawacita. Pembuatan peta desa dalam skala besar yang dilakukan kementerian adalah jawaban atas tantangan pembangunan nasional berbasis desa dan pinggiran.

"Peta dalam skala besar ini akan menampilkan desa sesuai dengan kaidah kartografis, yang akan mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang desa," tegas dia.

Melalui peta desa, lanjut Marwan, batas wilayah, potensi, kondisi infrastruktur, demografis dan informasi desa lainnya akan terlihat secara lengkap, akurat dan detil.Adanya peta desa akan melengkapi panduan dalam menjalankan program kementerian ini.

"Adanya peta desa yang komprehensif, semoga bisa menjadi rujukan semua pihak yang ingin mengetahui tentang potensi-potensi desa, wilayah desa, jumlah penduduk dan lain-lain," kata Marwan.

Dia juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan swasta untuk membuat peta desa standar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya desa.

"Indonesia itu memiliki 74.754  desa dan 8.412 kelurahan. Kalau desa dan kelurahan ini semuanya sudah terpetakan secara detil, baik batas wilayah, potensi dan infrastrukturnya, kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengembangkan ekonomi daerah akan jelas. Jadi tidak akan salah sasaran," pungkas Marwan.

Dalam acara itu juga diserahkan album Peta Desa. Penyerahan secara simbolik dilakukan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono kepada Wakil Bupati Temanggung, Irawan Iriadi. (bgs/trw)