SBY Minta DPR Rapat Konsultasi

Jakarta - Pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta digelar rapat konsultasi terkait masalah BBM dan Ambalat.Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP Jacobus Mayongpadang di sela-sela rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi VII, XI dan panitia anggaran tentang sikap DPR mengenai kenaikan harga BBM di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2005). Dijelaskan dia, surat dari presiden nomor B 147/M. Sesneg/3/2005 masuk ke DPR Kamis (10/3/2005) pagi ini. Isinya, meminta pertemuan konsultasi antara presiden dan DPR perihal kenaikan harga BBM dan masalah perbatasan RI-Malaysia di Ambalat. Surat ditandatangani Mensesneg Yusril Ihza Mahendra."Surat tersebut dibahas dalam rapat konsultasi, namun Fraksi PDIP menolak dilakukannya konsultasi dengan pemerintah lebih dahulu daripada paripurna. Yang mau kita konsultasikan adalah sikap DPR tentang BBM. Jadi harusnya, paripurna dulu baru konsultasi dengan presiden," kata Jacobus.Sangat tidak adil, kata dia, bila surat pemerintah yang meminta konsultasi direspon lebih dahulu oleh DPR dibanding surat fraksi-fraksi yang sudah masuk beberapa hari sebelumnya untuk meminta diadakan rapat paripurna terkait BBM."F-PDIP tidak mau itu terjadi. Setiap permintaan presiden langsung dilayani. Menurut kami, surat itu pelecehan buat DPR dan hanya formalitas saja. Bisa-bisa konsultasi hanya jadi justifikasi bahwa DPR memahami kenaikan harga BBMseperti yang pernah terjadi saat presiden bertemu ketua MPR," ungkapnya.Dalam rapat konsultasi yang berlangsung alot, beberapa fraksi seperti F-PDIP,F-PDS,F-PAN dan F-PBR mengusulkan paripurna. F-KB yang sebelumnya mengusulkan paripurna kini setuju dilakukan konsultasi dengan pemerintah dahulu.Sementara F-PG,F-PD,F-PKS dan F-BPD menolak paripurna dan mengusulkan konsultasi dengan pemerintah. F-PPP memilih menolak kedua-duanya. (aan/)