.webp)
"Yang pertama kepesertaan Munas harus diselesaikan. Ada dua opsi pertama dikembalikan kepada pengurus versi Munas Riau, yang kedua adalah pengurus Munas Bali dan Ancol disatukan. Ini harus benar-benar diselesaikan supaya clear," kata Ketua DPP Golkar Munas Riau, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Selasa (23/2/2016).
Kedua, harus ada kepastian aturan Munas Golkar bebas dari transaksi. Seperti apa yang telah disuarakan DPD I Golkar, termasuk juga larangan caketum mengumpulkan surat tanda dukungan dari daerah.
"Saya setuju melarang pemberian dukungan tertulis karena nanti dukungan 30 persen itu biarkanlah nanti dilakukan di hari-H ketika menjelang pemilihan ketua umum, itulah substansi dari bunyi AD/ART. Karena dukungan tertulis itu memang rawan jor-joran money politics yang pasti semua caketum siap untuk itu tapi itu tidak sehat," kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol ini.
Berikutnya diharapkan dalam rapat harian dan pleno DPP Golkar ini akan disepakati tanggal dan pembentukan panitia Munas. Munas diperkirakan digelar April 2016.
"Saya juga mendukung sepenuhnya pernyataan sikap yang sudah disampaikan Pak Aburizal Bakrie dan Pak Agung Laksono untuk menghilangkan transaksional dari Munas Golkar dengan mengundang KPK masuk sebagai pegnawas," kata eks Wakil Ketua DPR ini.
"Saya juga mengusulkan kini saatnya Golkar mengundang aktivis masyarakat sipil, kalangan kampus, untuk memantau terjadinya peristiwa Munas Golkar yang bersih dan demokratis. Kalangan pegiat anti korupsi juga perlu dilibatkan untuk mengawasi," imbuhnya.
Setelah semua hal tersebut jelas nanti, barulah Priyo akan mendeklarasikan diri maju sebagai caketum Golkar. "Jika semua catatan sudah disepakati, sudah tertata dengan baik, saya dalam waktu dekat ini akan menunggu waktu terbaik untuk menyatakan kesiapan maju sebagai calon ketua umum Golkar," pungkas Waketum ICMI ini. (van/tor)
