Jaga Toleransi Beragama, Bupati Dedi Raih Penghargaan dari Komnas HAM

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan kepada dua kepala daerah karena dinilai berkontribusi dalam menjaga toleransi dan perlindungan hak beragama di daerahnya. Salah satu kepala daerah yang mendapatkan adalah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Komnas HAM menganggap Dedi peduli dalam melindungi warga minoritas. Meski berisiko, namun Dedi tak terpengaruh dan tetap berani mengeluarkan kebijakan demi perlindungan kaum minoritas tersebut.

"Refleksi bagaimana kepala daerah harus bersama rakyatnya memberikan perlindungan. Berani mengambil resiko untuk melindungi warga negara yang tinggal di daerahnya. Sikap bupati tegas, tidak terpengaruh terhadap desakan-desakan yang ada," ujar Ketua Komnas HAM Nurcholis di sela Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Komnas HAM memberikan penghargaan ini dengan mengacu penilaian tim kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menganalisa setahun terakhir. Dalam penilaiannya, Dedi memberikan jaminan toleransi kerukunan umat beragama tanpa ada perbedaan.

Mendapat penghargaan, Dedi menekankan dirinya akan tetap mengacu memberikan perlindungan berkeyakinan agama. Dia menjelaskan tugas negara adalah memberikan perlindungan terhadap warganya. Hal ini yang mesti jadi acuan utama tanpa ada sekat kepentingan.

Foto: Istimewa

"Yang paling utama tugas negara melindungi rakyatnya tanpa sekat-sekat yang bersifat politis sehingga hal ini harus tegas ketika seseorang menjadi pemimpin daerah baik di kabupaten, provinsi, maupun pusat. Prinsip-prinsip dasar perlindungan negara acuan utama," katanya.

Selain Dedi, Komnas HAM juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Kupang Jonas Salean. Jonas mendapat penghargaan karena dianggap bisa memediasi potensi konflik agama di daerahnya.

Foto: Istimewa

Rencananya, setelah mendapat penghargaan, baik Dedi dan Jonas akan menjadi pembicara dalam acara diskusi Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Diskusi di sesi kedua itu bertema 'Praktik Perlindungan dan Pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh pemerintah daerah'. (hty/trw)