1029 Orang Eks Gafatar di Penampungan Dinsos DKI Telah Dipulangkan

Jakarta - Seluruh eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berada di penampungan sementara milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berhasil direunifikasi (dikembalikan) ke keluarga. Sebanyak 1029 orang eks Gafatar tersebut telah dijemput oleh anggota keluarga mereka secara bertahap.

"Seratus persen para eks Gafatar yang ada di kami sudah kembali kepada keluarga. Di wilayah Jakarta Pusat ada 42 orang, Jakarta Utara 71 orang, Jakarta Barat 115 orang, Jakarta Selatan 215 orang, Jakarta Timur, 155 orang, dan daerah lainnya 427 orang," ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, dalam keterangannya, Selasa (23/2/2016).

Ribuan eks anggota Gafatar tersebut tersebar di beberapa panti sosial yang ada di Jakarta. Mereka berada di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Cipayung, dan Asrama Haji Pondok Gede.

"Upaya ini kami mulai lakukan dengan mendata para eks Gafatar itu. Dari mana asal mereka melalui KTP dan kontak-kontak yang bisa dihubungi. Kemudian kami membagi data mereka perwilayah di DKI Jakarta  untuk ditelusuri keberadaan keluarga mereka," kata Masrokhan.

Untuk menulusuri keberadaan keluarga, pihaknya mengerahkan petugas yang ada di setiap kecamatan. "Kami ada Kepala Dinas Sosial Kecamatan (KDSK) yang menelusuri langsung keberadaan keluarga mereka. Petugas kami melakukan upaya persuasif dan edukatif kepada keluarga agar mereka mau menerima dan menjemput sanak keluarga yang ada di penampungan sementara," jelasnya.

Dengan upaya yang dilakukan itu, akhirnya pihak keluarga mau menjemput mereka. Pihaknya juga memberi tenggat waktu terakhir untuk penjemputan para eks Gafatar. Sehingga pada Sabtu hingga Minggu (20-21/2), banyak keluarga yang menjemput. Meskipun begitu, pada hari-hari sebelumnya sudah ada pihak keluarga yang melakukan penjemputan.

"Kami juga sudah mendorong Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk dibantu terkait permasalahan kependudukan. Juga kami menjamin untuk membantu kesehatan mereka karena sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan," ungkap Masrokhan.

Selain itu pihaknya berharap karena ini permasalahan ideologi, maka untuk pihak yang berkepentingan di sana agar melakukan monitoring. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan negara, sehingga bisa melakukan deteksi dini. (rii/jor)