"Kalau secara kuantitatif jumlah lokalisasinya, bukan jumlah penghuninya, paling banyak di Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kaltara (Kalimantan Utara). Gubernur Kaltim sudah menyurat untuk siap penutupan. Artinya Kita sudah buat desain roadmap 2019 Indonesia bebas lokalisasi itu sudah berjalan on the right track," kata Mensos Khofifah di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (22/2/2016).
"Baru saja kita dapat surat dari Mojokerto. Pak Walikota Mojokerto mengirim surat minta untuk persiapan penutupan lokalisasi di Mojokerto. Di Mojokerto ini tinggal satu-satunya lokalisasi di Jatim," imbuh Mensos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada aparat di bidang hukum yang bisa mensweeping, tergantung bagaimana kekuatan reforcement di masing-masing daerah. Kita sebagai posisi tentang rehabilitasi dan kemudian pasca mereka bisa mendapat dana bantuan jaminan hidup dan bantuan usaha usai masuk panti sosial," kata Khofifah.
Sementara itu Mensos menyebut indeks ekonomi produktif telah berjalan di daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kalau ada sweeping dari Satpol PP akan dibawa langsung ke PSKW Mulya Karya.
"Kita siap nanti di sini akan dilakukan proses dari mulai identifikasi person, conselor, sampai layanan kesehatan, dan vocational training," katanya.
"Kalau tadi setelah ketemu dokter yang melayani di sini ternyata Indeks Penyakit Menular Seksual dari proses pelayanan yang dilakukan dari tahun 2014-2015 kemarin di sini capai 80 persen. Kalau yang sekarang ada 30 persen, tetapi penyakit inveksi menular seksual positif tahun 2014 ada 29 dan 2015 ada13," imbuhnya.
Mensos berharap Wanita Tuna Susila yang ada di panti sosial bisa melanjutkan kehidupan seperti biasa usai diberi pelatihan dan dibina.
"Ingin saya sampaikan kalau Kemensos itu punya direktorat yang selama ini menangani proses peyiapan dan penutupan lokalisasi. Pasca kepulangan mereka dari sini (PKSW Mulya Karya) bisa melanjutkan kehidupannya," tutupnya. (fjp/jor)










































