KPK Dorong Kepala Daerah Implementasikan e-Budgeting

Jakarta - Transparansi birokrasi terus didorong oleh KPK seperti misalnya perizinan yang dibuat satu pintu dan pelaporan online. Selain itu KPK juga mendorong agar para kepala daerah mengimplementasikan model e-budgeting.

Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dengan para kepala daerah menerapkan hal tersebut maka indeks pengalaman akan secara perlahan meningkat. KPK juga saat ini mendorong para kepala daerah untuk menggalakkan anti gratifikasi.

"Pertama, kita punya program pendampingan ke 269 kepala daerah baru, jadi KPK secara khusus mendorong tiga poin. Pertama, lewat Kemendagri, tentunya kita mendorong kepala daerah terpilih untuk mengimplimentasikan model-model e-budgeting," kata Pahala usai acara Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2015 di Gedung 3, BPS, Jl Sutomo, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2016).

"Kedua, kita dorong mereka mengimplimentasikan e-procurment dan unit pengadaan layanan terpadu. Ketiga, yang terakhir, yang saya kira bisa menjawab permasalahan ini adalah mendorong pemda untuk mengimplimentasikan PTSP," sambungnya.

KPK akan mendorong para kepala daerah yang baru terpilih untuk mengimplementasikan ketiga hal itu.

"Regulasinya sudah ada, tapi tidak semua melakukan secara riil. Oleh karena itu KPK akan dorong Kemendagri, kepala daerah yang baru terpilih untuk mengimplimentasikan PTSP untuk menghindarkan pelayanan-pelayanan yang harus bayar. Sehingga indeks pengalaman akan secara perlahan meningkat kalau 269 kepala daerah mengimplementasikan PTSP. Kedua, kita dorong juga budaya anti gratifikasi. Menerima itu pada banyak hal dianggap wajar, padahal enggak," lanjutnya.

Pahala berharap pada Pemilukada 2017 kedua program tersebut akan berjalan. Sehingga kepala daerah yang baru nanti sudah bisa mengimplementasikannya.

"Sehingga dalam tiga kali putaran pilkada, diharapkan oleh Kemendagri juga, pemerintah daerah mengimplimentasikan yang sudah disebut," tutupnya. (yds/hri)