Geger Dolar Jelang Munas, Bamsoet: Bedakan Politik Uang dan Ongkos Politik

Jakarta - Beredar kabar seorang bakal calon Ketua Umum Partai Golkar membagikan sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura kepada pengurus DPD I dan DPD II. Dolar disebar agar langkah memimpin partai berlambang pohon beringin itu berjalan lancar.

Baca juga: Geger Dolar Partai Golkar

Tim sukses bakal calon ketum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menanggapi santai kabar tersebut. Menurut dia isu adanya uang fulus selalu muncul setiap akan digelar pemilihan ketua umum.

Namun selalu saja, isu tersebut tak pernah disertai bukti kuat. Bambang meminta semua pihak bisa obyektif menanggapi kabar adanya uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura yang beredar menjelang Munas Golkar.  

Bambang meminta, publik dan kader Golkar bisa membedakan money politics dan ongkos politik. "Kami santai saja. Ini bukan isu barang baru. Persoalannya ada nggak bukti itu? Money politics tak boleh ada di Golkar. Tapi, faktanya dalam politik ada biaya politik. Biasanya pertemuan kampanye silaturahmi, kami undang kader yang jaraknya yang ribuan kilo. Sejauh masih wajar, ya tak masalah," kata dia kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Menurut Bambang, bisa saja pengurus pusat memberikan ongkos kepada pengurus daerah sebagai biaya transportasi. "Kita harap money politics dihindari, tapi kalau cost politik itu kan kewajiban pengurus pusat. Kalau kita ke daerah dan undang kader, transportasi dan akomodasi pasti kita (pusat) tanggung," kata Bambang.

Soal geger dolar menjelang Munas Golkar pertamakali disebut oleh Nurdin Halid yang mengaku ditemui sejumlah pengurus DPD I dan DPD II. Kepada Nurdin Halid, pengurus DPD I dan DPD II itu mengaku diberi uang dalam bentuk dolar oleh salah satu bakal calon ketua umum Golkar.

"Pengakuannya SGD 10.000 untuk 1 DPD II. Kan rusak Partai Golkar kalau begini," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).

Jika dirupiahkan dengan kurs SGD 1 sama dengan Rp 9.769 (kurs Bank Mega hari ini), SGD 10 ribu sama dengan Rp 97,69 juta. Kata Nurdin uang itu baru permulaan, atau istilahnya uang surat dukungan.

(hty/erd)