"Saya imbau, saya rasa teman-teman di daerah tahu bahwa politik transaksional dilepas. Pemegang suara daerah, mereka harus bisa menolak. Kita harap DPD II dan DPD I punya kesadaran walaupun ditawarkan. Karena ini pengaruhnya ke mereka ke depan. Kalau SC ini sudah terbentuk aturan untuk menghindari money politics ini ada," kata Meutya yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR dari Golkar ini.
Hal ini disampaikan Meutya usai diskusi 'Ke Mana Golkar Pergi?' di Bakoel Coffee di Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu sampai ke sana. Kalau para calon dan DPD II punya kesadaran penuh bahwa praktik politik transaksional lewat munas harus tidak dijalankan. Urusan partai harus dibenari dengan baik. Kalau sampai mengkhawatirkan sekali baru kita undang. Golkar harus benahi dirinya sendiri," kata Meutya.
Meutya juga mendorong para caketum Golkar beradu argumen dan visi-misi ke depan. "Tapi akan lebih baik, itukan mereka berbagi, sharing mengenai gagasnya mereka ke media massa. Daripada satu calon keliling Indonesia. Dia bisa tuangkan tulisan ke media massa atau debat.Β Golkar ini milik bersama. Jikalau anggotanya baik maka partainya baik," pungkasnya sembari tersenyum. (van/fdn)











































