Hajriyanto: Munas Golkar Harus Demokratis, Rekonsiliatif dan Berkeadilan

Jakarta - Munas Golkar digagas untuk mengakhiri perpecahan partai beringin. Namun jika Munas tidak terlaksana secara demokratis, tak ada jaminan Golkar bakal selamat dari konflik berkepanjangan.

"Munas 2016 meskipun sampai hari ini belum terlalu yakin bahwa itu akan berlangsung, sampai hari ini belum mendengar pembentukan panitia Munas. Baik panitia penyelenggara, panitia pengarah, maupun panitia pelaksana. Sampai hari ini saya belum mendengar. Padahal kita tahu bahwa banyak hal yang harus diselesaikan sebelum digelarnya Munas itu sendiri," kata Mantan Wakil Ketua MPR dari Golkar Hajriyanto Y Tohari, mengawali paparannya dalam diskusi 'Ke Mana Golkar Pergi?' di Bakoel Coffee di Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).

Menurut Hajri banyak isu krusial yang belum dipersiapkan menjelang Munas. Bukan hanya menyangkut tata tertib yang sudah di atur dalam AD/ART, belum lagi dalam mengatasi isu krusial menyangkut dualisme kepengurusan di tingkat di DPD yang memiliki suara di Munas.

"Ini akibat dua Munas tahun lalu (Ancol dan Bali). Tentu ini persoalan yang bisa diselesaikan tapi kan proses penyelesaiannya harus berjalan. Jika berlangsung pada bulan Maret, ini sudah tanggal 21 Februari, mustahil itu dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan," kata Hajriyanto.

Persoalan yang tak kalah penting adalah kepesertaan di Munas yang akan digelar April 2016 itu. Karena sampai saat ini pengurus Golkar di daerah sudah terbelah dua. "Terutama peserta dari DPD. Misalnya oke kedua DPD menjadi peserta, keduanya memiliki suara dalam pencalonan, itu pun harus dituntaskan. Jika gak dua-duanya, harus salah satu, bagaimana penyelesaiannya," ujar Hajriyanto.

"Saya dari sudut pelaksanaan Munas itu saja belum yakin. Munas ini untuk apa.  Kesungguhan Munas ini dari sudut pelaksanaannya. Itu kan memerlukan kesiapan juga baik akomodasi dan sebagainya untuk DPD. Dan sekarang pleno DPP belum ada. Sehingga praktis persoalan yang sifatnya eksistensial masih menimbulkan pertanyaan," imbuh eks Ketua DPP Golkar ini.

Oleh karena itu, masih menurut Hajriyanto, disepakatinya Munas ini seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan politik. "Tiga hal untuk Munas ini harus demokratis, rekonsiliatif, dan ketiga berkeadilan dan kemudian diadopsi dalam SK Menkumham. Jika hal ini tidak dipenuhi, ini hanya jadi Munas ketiga dalam Partai Golkar dan nggak bisa menyelesaikan masalah. Harus ada Trisula tadi. Dulu semua orang pesimis dan menolak usulan saya untuk diselesaikan melalui Munaslub ini, tapi sekarang nyatanya semua pihak sepakat. Saya menyebut tiga komponen itu sebagai Trisula. Jika tiga-tiganya tak manifes dalam Munaslub maka ini akan menjadi dalih bagi pihak-pihak yang kalah," ingat Hajriyanto yang dikenal sebagai bagian dari tokoh 'Golkar putih' ini.

"Golkar apalagi sudah tiga kali kalah dalam Pilpres jangan sampai empat kali. Jadi ormas aja kalau gitu. Itu karena sibuknya ketua umum. Kalau jadi ketua umum itukan berarti jadi kader terbaik di Partai Golkar. Harus diperkenalkan sistem konvensi dan kedua mengubah struktur kepengurusan. Tidak merucut pada seorang ke ketua umum seperti presidium," lanjutnya.

"Orang yang gak punya kemampuan logistik di Golkar harus tahu diri jangan coba-coba. Artinya kalau misalkan ada banyak yang punya kemampuan logistik banyak yang mampu jadi calon. Itu menyebabkan strugle dalam Munaslub itu menjadi hidup dan mati. Padahal itu hal yang biasa. Itu hal yang sangat wajar, semua partai politik boleh berkonflik tapi pasti punya mekanisme penyelesaiannya," pungkasnya.

(van/fdn)