Curhat Netizen di Depan SBY: KPK Berprestasi, Revisi UU Belum Perlu

Jakarta - Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK kian menguat. Bahkan polling yang diadakan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan 70 persen netizen menolaknya.

Dalam acara kopi darat yang digelar DPP Partai Demokrat hari ini, satu dari 26 netizen, Gala Kahar, menyampaikan kegalauannya terhadap wacana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK kepada SBY. Gala mengungkapkan kekecewaannya terhadap PDIP di parlemen getol meminta revisi. Sebab menurutnya KPK lahir di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang notabene merupakan Ketum PDIP.

"Saya melihat UU KPK ini seperti dipermainkan dalam negara ini. UU ini lahir pada masa Megawati, tapi sekarang partai beliau yang memainkan dan ngotot revisi UU ini," ujar Gala dalam diskusi netizen 'Perlukah Revisi UU KPK' di Raffles Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Gala mengaku begitu mengagumi sosok Megawati yang telah mendirikan KPK di masa pemerintahannya. Akan tetapi, kini dia justru tak habis pikir dengan keinginan PDIP tersebut yang berbalik mengusulkan revisi UU KPK. Terlebih poin-poin yang diajukan banyak yang melemahkan peranan KPK.

Selain itu, ia juga mempertanyakan apa yang melatarbelakangi tujuan dilakukannya revisi UU tersebut. Pasalnya, sejauh ini KPK telah banyak mengukir prestasi dengan mengungkap kasus-kasus korupsi dan menjebloskan pelakunya ke dalam hotel prodeo.

"Untuk saat ini revisi UU KPK belum perlu. Bukannya tidak percaya lembaga lain atau mendewakan KPK, tapi kalau KPK masih baik kinerjanya kenapa harus direvisi?" tanyanya.

Seperti diketahui, revisi UU KPK disepakati menjadi inisiasi DPR. Sejauh ini tiga parpol di parlemen sudah menolak dengan tegas, seperti Gerindra, Demokrat dan PKS. Sementara sisanya, yakni PDIP, Golkar, PKB. PPP, Hanura, NasDem dan PAN mendukung revisi tersebut dilakukan. (aws/dhn)