SBY: Pemimpin Negara Harus Dukung Pemberantasan Korupsi!

Jakarta - Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemberantasan korupsi di suatu negara tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dan dukungan penuh pemerintah, sekalipun koleganya banyak yang diciduk KPK.

"Negara melakukan gerakan pencegahan yang serius dan berkelanjutan, jangan up and down. Para pemimpin negara harus memberi dukungan. Jangan setengah-setengah, meskipun teman-temannya menjadi korban tetap dukung," ujar SBY dalam diskusi dengan netizen 'Perlukah Revisi UU KPK' yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat di Raffles Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Bukan hanya KPK, lembaga peradilan lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian juga demikian. Hal ini diperlukan agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, efektif dan tidak tembang pilih.

Oleh karenanya, SBY meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memperkuat peranan mereka. Bukan sebaliknya dengan cara mengintervensi apalagi melemahkan.

Kekurangan yang ada dalam tubuh masing-masing lembaga penegak hukumnya hendaknya bisa segera dievaluasi. Bukan malah dengan sengaja menjatuhkan karena ini hanya akan membuat suasana semakin gaduh dan berujung ketidakefektifan.

"Siapapun yang punya kelemahan wajib dilakukan perbaikan. Tapi pertanyaannya apakah harus direvisi dengan undang-undang apanya. Kewenangannya kah, kebebasannya kah? Itu yang harus diatur," lanjutnya.

Hal lain yang menjadi perhatian SBY adalah meminta kepada para pimpinan lembaga hukum untuk tidak banyak bicara mencari panggung. Sebab tugas mereka bukanlah itu, melainkan memberi keadilan melalui ketukan palunya.

"Orang bijak mengatakan penegak hukum tidak perlu banyak bicara, tapi palunya lah yang bicara. Polisi, kejaksaan, pengadilan, KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan Mahkamah Agung (MA) itu the silent show. Tidak perlu banyak talk show yang penting efektif, adil, tegas dan tidak tembang pilih," kata SBY.

(aws/rvk)