Komisi V Usulkan Kementerian Negara PDT Jadi Departemen

Jakarta - Komisi V DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dijadikan departemen operasional. Tujuannya agar hasil kerja kementerian ini langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat.Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Gedung Nusantara di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2005). Komisi V DPR, dalam raker dipimpin Ketua Komisi V Mohammad Sofyan Mile, juga menyetujui permintah Meneg PDT untuk pengalihan alokasi dana APBN 2005 sebesar Rp 77 miliar yang semula dialokasikan untuk Kementerian Pembangunan Kawasan Timur Indonesia ke Kementerian PDT.Komisi V DPR menilai kinerja Kementerian PDT tidak akan efektif jika hanya sebatas perumusan kebijakan. Anggota Komisi V dari Fraksi PAN Abdullah Azwar Anas menyatakan hasil kementerian PDT ini sangat penting karena akan langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat. "Oleh karena itu alangkah baiknya jika Kementerian Negara PDT menjadi departemen teknis karena akan langsung dirasakan oleh rakyat," kata Anas.Menanggapi usulan ini Meneg PDT Saifullah Yusuf mencoba merendah. "Yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja kementerian ini. Tentang keputusan departemen itu adalah hak presiden. Tapi saya berterima kasih atas dukungan anggota Komisi V. Kita akan terus bekerja sama dengan Komisi V untuk mendalami hal tersebut," katanya.Usulan ini datang menyusul keluhan dan hambatan yang dijelaskan Saifullah dalam raker. Saifullah mengak kesulitan karena tidak ada jaringan yang dimiliki di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Hingga saat ini, menurut Saifullah, usaha pemecahan yang diambil baru sebatas pengajuan permohonan ke pemerntah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan aparat dan perangkat dalam pelaksanaan program-program yang disusun Kementerian PDT. (gtp/)