Dapat Masukan dari Netizen, SBY: Kami Tolak Revisi UU KPK!

Jakarta - Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan fraksi PD di DPR dengan tegas menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Sebab setelah dicermati, banyak poin yang diajukan justru melemahkan KPK.

"Partai Demokrat dan saya pribadi berpendapat draf revisi UU yang disusun DPR RI yang ada justru bisa melemahkan KPK karena bisa menimbulkan dualisme, konflik otoritas di tubuh KPK," ujar SBY dalam diskusi netizen 'Perlukah Revisi UU KPK' yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat di Raffles Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

"Kalau saya baca cermati dan bayangkan, pekerjaan KPK hubungannya dengan kekuasaan maka dengan konstruksi UU perubahan atas KPK ini bisa buka ruang atas intervensi kekuasaan langsung atau tidak langsung," lanjutnya.

SBY mengungkapkan, dirinya dan seluruh internal partai sudah mendiskusikan ini secara intensif serta mendalam. Presiden ke-6 itu pun berani bertanggungjawab atas sikap fraksinya di DPR.

"Saya bertanggung jawab terhadap pandangan nantinya di DPR RI karena saya yang pimpin diskusi," kata SBY.

SBY pun dengan mantap akan membawa penolakan ini sampai ke rapat paripurna pekan depan. Partainya tidak lagi goyah dengan keputusan tersebut karena dinilai sudah tepat.

"Oleh karena itu kami menolak dan tidak setuju dengan draf UU KPK. Suara ini akan kami bawa ke DPR RI minggu depan," tegasnya.

Hadir dalam acara ini 26 netizen yang berasal dari Jabodetabek, Purwokerto dan Surabaya yang hadir untuk berkopi darat dengan SBY hari ini. Sementara itu pangurus harian Partai Demokrat, seperti Waketum Demokrat Syarief Hasan, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD DKI Demokrat Nachrowi Ramli (Nara), Roy Suryo dan lainnya.

Sebelumnya netizen yang hadir dalam forum memberikan pemaparan masukan kepada SBY. Sebagian besar dari mereka menolak revisi UU KPK. (aws/fjp)