Revisi UU Pilkada , Batasan Dukungan hingga Politik Uang Jadi Bahasan

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan draf Revisi Undang-undang Pilkada akan dibahas dengan DPR mulai bulan depan. Poin revisi dari batasan dukungan untuk calon kepala daerah hingga sanksi politik uang menjadi bahasan.

"(Draf revisi) Sekarang sedang harmonisasi dengan Kemenkum HAM, sehingga nanti kami sampaikan ke Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Bulan ini sudah selesai," kata Tjahjo di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016).

Ada sejumlah hal yang menjadi bahasan dalam revisi. Pertama, soal sengketa Pilkada. Ke depan direncanakan ada lembaga khusus yang menangani soal sengketa Pilkada.

"Kalau ada sengketa di pentahapan, sekarang Bawaslu, KPU, MA berperan. (Nantinya) Saya kira perlu untuk satu lembaga saja," kata Tjahjo.

Kedua, soal pencegahan adanya masalah calon tunggal di Pilkada. Revisi akan membahas soal perlu atau tidaknya pembatasan jumlah dukungan terhadap satu calon.

"Nanti kalau satu orang bisa memborong semua partai, bisa berakibat pada kemunculan calon tunggal," kata Tjahjo.

Ketiga, soal anggaran penyelenggaraan Pilkada. Revisi akan membahas soal kemungkinan pembagian anggaran penyelenggaraan Pilkada.

"Toh 269 daerah kemarin bisa menganggarkan untuk Pilkada, termasuk lima daerah (yang melaksanakan Pilkada susulan)," kata Tjahjo.

Keempat, soal batasan anggaran yang dikeluarkan pasangan calon. Poin kelima, sanksi untuk pelaku politik uang. Tjahjo ingin ada sanski tegas terkait hal ini. Soalnya, dia mengatakan, saat ini praktik politik uang di Pilkada masih marak.

"Termasuk petahana yang tidak boleh menggunakan anggaran-anggaran Bansos maupun hibah," kata Tjahjo.

Akhir bulan Februari ini, draf akan rampung. Barula, bulan depan, Revisi UU Pilkada bisa dibahas di DPR.

(dnu/dnu)