Idrus Marham Ingatkan Para Caketum Golkar Tak Klaim Didukung Pemerintah

Idrus Marham Ingatkan Para Caketum Golkar Tak Klaim Didukung Pemerintah

Rois Jajeli - detikNews
Jumat, 19 Feb 2016 21:02 WIB
Idrus Marham Ingatkan Para Caketum Golkar Tak Klaim Didukung Pemerintah
Idrus Marham (Foto: Muhammad Nur Abdurrahman)
Jakarta - Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar menggelar road show ke Jawa Timur. Dalam pertemuannya dengan pengurus DPD Partai Golkar kabupaten dan kota se-Jawa Timur, Idrus menyampaikan agar caketum lainnya tidak berebut simpati dan klaim mendapatkan dukungan dari pemerintah.

"Jangan ada ribut simpati. Apalagi klaim didukung pemerintah," kata Idrus di hadapan pengurus DPD se-Jatim dan didampingi Sekjen versi Agung Laksono, Zainudin Amali, Sekretaris DPD PG Jatim Gesang dan beberapa anggota DPR RI, di salah satu hotel di Surabaya, Jumat (19/2/2016).

Sekjen DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) ini menyampaikan keinginannya, agar Munas Golkar yang rencananya digelar pada akir Maret atau awal April 2016 itu, berjalan demokratis dan rekonsiliatif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengedepankan bagaimana untuk memastikan dalam proses pemilihan ini akan terpilih kader-kader yang memiliki kemampuan, jaringan, dan memastikan punya waktu hadir di tengah-tengah rakyat. Menggerakan partai ini melakukan program-program untuk rakyat, memastikan target-target politik Partai Golkar dapat tercapai," terangnya.

Mantan Ketua Bravo Kawula Muda (BKM) Jawa Timur ini akan sangat menyesalkan, jika ada pihak-pihak yang menjual nama-nama ke presiden, wakil presiden maupun para menteri. Apalagi klaim didukung pemerintah untuk menekan dibawahnya agar ikut mendukung caketum tersebut.

"Ini akan membawa ketidak-demokratisan. Jangan takut. Kader harus dapat menunjukkan demokrasi yang baik," tandasnya.

Idrus juga menawarkan ke pengurus DPD PG, agar menghindari praktik politik uang pada saat Munas nanti. "Siapapun diantara kita mengembangkan transaksi-transaksi itu, saya kira SC (steering committee) mempelajarinya. Dan saya kira perlu ada aturan-aturan itu," jelasnya. (roi/dnu)


Berita Terkait