Priyo: Golkar Harus Tinggalkan Tradisi Lama Politik Transaksional

Jakarta - Nurdin Halid dan Ketua DPD I Golkar menyepakati untuk membebaskan Munas Golkar dari politik transaksional. Bakal calon ketum Golkar Priyo Budi Santoso mengapresiasi langkah ini sebagai upaya mengubur tradisi lama Golkar itu.

"Sebenarnya gagasan yang ditelurkan dalam pertemuan DPD I Golkar itu adalah hal yang bagus dan perlu kita dukung untuk menghindari partai ini dari (praktik) transaksional yang tidak sehat dan tidak mendidik. Substansinya saya mendukung dan ini adalah langkah awal yang bagus, untuk Partai Golkar meninggalkan tradisi lama yang kurang baik ialah jor-joran politik uang untuk tampil mewah," kata Priyo dalam siaran pers, Kamis (18/2/2016).

Priyo sepakat setiap caketum yang akan berkomunikasi dengan DPD II Golkar terlebih dahulu melalui DPD I. Namun pilihan akhir di Munas tentu saja menjadi hak prerogatif masing-masing pemilik suara.

"Memang betul juga tata kramanya harus kulonuwun dengan DPD I, namun hendaknya jangan juga mengekang demokrasi sehingga tingkat II juga tetap mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan termasuk untuk berkomunikasi dengan caketum," kata Waketum Golkar Munas Ancol ini.

"Pertemuan apa pun dengan DPD I kita beri apresiasi, kalau itu dilakukan dengan cara demokratis, membangun kebersamaan partai, terbuka tidak diam-diam, untuk membangun kesolidan partai," sambung Priyo yang juga Ketua DPP Golkar Hasil Munas Riau ini.

Dia juga sepakat soal DPD I yang tidak menghendaki adanya dukungan tertulis untuk calon ketum Golkar yang akan berlaga di Munas. Menurutnya selama ini hal itu jadi pintu politik transaksional di Golkar.

"Saya juga mengapresiasi untuk melarang pemberian dukungan tertulis karena nanti dukungan 30 persen itu biarkanlah nanti dilakukan di hari-H ketika menjelang pemilihan ketua umum, itulah substansi dari bunyi AD/ART. Karena dukungan tertulis itu memang rawan jor-joran money politics yang pasti semua caketum siap untuk itu tapi itu tidak sehat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Nurdin Halid mengumpulkan ketua-ketua DPD I Golkar di kediamannya, Rabu (17/2) malam. Ada sejumlah kesepakatan yang dihasikan dalam pertemuan itu antara lain:

1. Caketum dipersilahkan melaksanakan silaturahmi/penyampaian visi-misinya kepada DPD II Golkar se-Indonesia namun harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar Provinsi.

2. Kepada DPD I dan II Golkar se-Indonesia dalam menerima caketum siapa pun harus didasarkan kepada sikap kebersaman bukan atas dasar transaksional.

3. DPD I dan II Golkar di dalam menerima sosialisasi dari caketum siapa pun tidak dibenarkan membuat/ memberikan surat dukungan kepada salah satu caketum.

4. DPD I Golkar diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengatur DPD II Golkar daerahnya. Apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengatahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD dan ART.

(van/nrl)