Menko Luhut: Banyak Tanah Dimain-mainkan di Batam, KPK Akan Turun

Batam - Menko Luhut Pandjaitan menegaskan akan meminta bantuan KPK menyelidiki dugaan penyimpangan urusan tanah di Batam. Luhut menilai ada dugaan ketidakberesan proses pengalokasikan lahan di kota industi itu.
   
"Banyak yang tidak beres di sini. Tanah dialokasikan, tetapi tidak digunakan. Banyak tanah dimain-mainkan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan, Kamis (18/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Luhut datang ke Batam antara lain bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Rombongan pimpinan Luhut menemui Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja, dan perwakilan pengusaha.

Pertemuan itu untuk menggali penyebab perekonomian Batam tidak berkembang sesuai rencana. Salah satu penyebabnya, menurut Luhut, adalah ketidakberesan dalam pengalokasian lahan.

"Banyak tanah dimain-mainkan, itu menghambat. Kalau dibeli harus digunakan tidak untuk diperdagangkan lagi," kata dia.

Banyak lahan dialokasikan BP Batam yang tidak kunjung digunakan sebagaimana mestinya. Ia menyebut banyak pihak menjadi spekulan lahan di Batam. Lahan didapatkan izin penggunaannya.

Namun, tidak kunjung dipakai dan malah dijual dengan harga tinggi. "KPK dan badan terkait akan mengaudit otorita (BP Batam-Red). Saya minta Otorita berbenah, jangan sampai kena diaudit semua, mana tanah kosong, mana yang bisa dibeli," tuturnya.

Pengalokasikan lahan di seluruh Pulau Batam memang menjadi kewenangan BP Batam. Setiap pihak yang akan menggunakan lahan di Batam, termasuk Pemerintah Kota Batam, harus memohon kepada BP Batam. (dra/dra)