.webp)
Selama tiga tahun menjabat, mantan anggota TNI tersebut sudah menerima sejumlah penghargaan, terutama yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan transparansi anggaran. Di antara penghargaan itu adalah: Bung Hatta Anti Corruption Award Tahun 2015, Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan predikat CC dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Penghargaan sebagai 10 besar terbaik kategori Kabupaten dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia, sampai penghargaan Adipura Tahun 2013 dan 2015.
Kalangan LSM antikorupsi berulang kali melontarkan pujian kepada Yoyok sebagai bupati antikorupsi. Lulusan Akmil tahun 1994 itu juga dikenal akrab dengan organisasi buruh dan tani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerja keras Yoyok dan jajarannya membuat banyak daerah terinspirasi. Ada beberapa kepala derah yang belajar kepadanya soal tata kelola pemerintah. Sebaliknya, Yoyok pun terus mempelajari sistem pemerintahan daerah lain, termasuk soal sistem pelelangan proyek dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Saya belajar dari Bu Risma itu cuma sehari. Tinggal colok flash disk konsepnya Bu Risma, lalu saya terapkan, setahun kemudian berjalan lalu saya Batang jadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat ISO 27001," terangnya.
Berkaca ke belakang, Yoyok bercerita soal awal mulanya terpilih sebagai bupati. Sejak awal, dia menegaskan tak mau berpolitik, masuk ke partai politik dan berurusan dengan partai politik. Meski didukung oleh sejumlah partai saat Pilkada, Yoyok tak mau diintervensi.
 Foto: Reno/detikcom |
Setelah itu, pria asli Batang itu sibuk membenahi pemerintahan. Awal mula menjabat, ada orang yang mengaku sebagai adik bupati meminta fee proyek kepada bawahannya. Yoyok berang, hingga akhirnya membuat surat edaran yang berisi larangan kepada seluruh dinas untuk tak menerima siapa pun yang mengaku atas nama bupati.
"Pokoknya kalau ada yang mengatasnamakan bupati, keluarga bupati, tim sukses, atau siapa pun yang mengatasnamakan saya meminta fee proyek agar tidak dilayani," tegasnya. Surat edaran itu diminta oleh Yoyok ditempel di meja kerja agar terbaca oleh seluruh tamu.
Yoyok juga bekerja sama dengan organisasi antikorupsi untuk membuat pakta integritas di seluruh kantor dinas. Khusus untuk lelang, siapa pun pemenang proyek, wajib 'dipertontonkan' ke masyarakat agar bertanggung jawab terhadap duit rakyat.
"Pada saat penyerahan Surat Perintah Kerja, ada wartawan, LSM. Intinya saya minta ke kontraktor agar jangan menyakiti rakyat Batang karena duitnya rakyat Batang," paparnya.
 Bupati Batang (foto: Reno/detikcom) |
Setelah proyek, Yoyok tidak tinggal diam. Pria yang berdinas sebagai intelijen ini meminta bantuan Universitas Negeri Semarang untuk mengecek fisik semua pekerjaan di Batang. Hasilnya, banyak temuan dan terjadi pemangkasan harga.
Untuk membatasi antara kontraktor dan aparat pemerintah, Yoyok membentuk sebuah unit bernama Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKPP). Unit tersebut berfungsi sebagai 'pelayan' masyarakat dan dijadikan rujukan berbagai kabupaten/kota.
Saat ini, Yoyok sedang sibuk membuat program penghematan energi listrik. Dia mengklaim lewat inovasi dalam bidang administrasi dan teknologi yang sedang digarapnya, bisa menghemat anggaran belanja listrik sampai 50 persen. Anggaran listrik di Batang setiap bulannya mencapai Rp 1,4 miliar.
Dengan sederet prestasi di atas, Batang kini tak dipandang sebelah mata lagi. Walau penduduknya hanya 800 ribu jiwa dan pendapatan asli daerahnya kecil, Batang bisa menjadi sebuah daerah yang dilirik banyak orang atas program antikorupsi dan tata kelola pemerintahan. Batang bisa jadi daerah tujuan wisata, namun bukan wisata fisik, melainkan wisata antikorupsi.
"Kalau Teten (Kepala Staf Kepresidenan) menyebut ke Batang itu wisata politik. Tanyakan saja ke beliau apa maksudnya," ucap ayah dua anak ini. (mad/mad)
