Caketum Golkar Bagi-bagi Dolar, Mahyudin: Saya Nggak Punya Duit

Jelang Munas Golkar

Caketum Golkar Bagi-bagi Dolar, Mahyudin: Saya Nggak Punya Duit

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kamis, 18 Feb 2016 17:53 WIB
Caketum Golkar Bagi-bagi Dolar, Mahyudin: Saya Nggak Punya Duit
Foto: Wisnu Prasetiyo
Jakarta - Nurdin Halid menyebut ada caketum Golkar yang bagi-bagi dolar jelang munas. Salah seorang yang masuk dalam bursa calon ketum Golkar, Mahyudin memastikan itu bukan dirinya.

"Bukan soal merasa, tapi saya tidak punya duit untuk seperti itu, jadi sudah pasti kalau itu. Kalau saya lebih pada menjual pikiran, konsep, visi dan misi untuk mengangkat Partai Golkar," ungkap Mahyudin saat dihubungi detikcom, Kamis (18/2/2016).

Mahyudin mengaku belum mengetahui siapa caketum Golkar yang melakukan politik transaksional itu. Ia juga menyebut bahwa cerita bagi-bagi uang tersebut belum dipastikan kebenarannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sih belum tahu yang disebut oleh pak Nurdin siapa. Tapi sebaiknya kalau masih isu jangan dibawa ke ranah publik. Kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah," kata Mahyudin.

"Seharusnya jadi catatan dan diselidiki. Perlu diselidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, misalnya kalau dia kasih atau dikasih Rp 100 juta, 10 ribu SGD itu, apakah masuk gratifikasi?" sambung Wakil Ketua MPR itu.

Isu-isu yang belum terkonfirmasi disebut Mahyudin seharusnya bisa dihindari sebab saat ini Golkar sedang dalam rekonsiliasi. Namun ia berharap semoga praktik politik kotor tidak terjadi.

"Kalau itu benar, buat saya, saya tidak harus merendahkan diri saya seperti itu. Saya berharap tidak ada kejadian seperti itu dalam munaslab," tutur Mahyudin.

Mengenai pertemuan pengurus  DPD I Golkar di rumah Nurdin Halid, Mahyudin mengaku sudah mendengarnya. Dalam pertemuan itu muncul sejumlah keputusan terkait mekanisme pemilihan Ketum Golkar dalam Munas, salah satunya tidak dengan memberikan surat dukungan.

"Itu bukan pertemuan atau rapat yang diatur partai. Setahu saya itu silahturahmi DPD I, bukan DPP. Mereka membuat kesepakatan di internal mereka, bukan produk hukum partai. Dan saya kira nggak perlu ditanggapi serius," ujar Mahyudin.

"Ambil saja kalau itu baik, kalau tidak nggak usah. Tapi pada prinsipnya kan semua ingin membangun partai," imbuh dia.

Sebelumnya Nurdin menyebut ada pengakuan dari salah satu pengurus DPD mengenai money politic jelang munas. Caketum yang belum disebutkan namanya itu memberi 10.000 dolar Singapura untuk pengurus DPD II.

"Ada pengakuan pengurus di Sulawesi Utara yang ciptakan keresahan di Sulut yang diminta dibicarakan secara nasional. Pengakuannya, disuruh tanda tangan surat pernyataan lalu diberi uang," beber Nurdin, Kamis (18/2).

(ear/tor)


Berita Terkait