Ada Wacana Pembuatan UU Anti Perkawinan Sejenis, Ini Kata JK

Jakarta - Kekhawatiran akan merebaknya fenomena lesbian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT) membuat fraksi PKB di DPR mewacanakan untuk mendorong lahirnya undang-undang anti perkawinan sejenis. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru mempertanyakan urgensi pembentukan UU ini.

"Selama itu masalah pribadi, tidak ada yang tahu perilaku anda  bagaimana. Kan tidak ada yang tanya 'kau apa?' kan tidak begitu.," kata JK  di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Ia mengatakan persoalan LGBT bersifat personal. "Kan negeri ini dalam hal-hal itu tidak perlu mencampuri urusan internal orang," sambungnya.

JK menegaskan yang bisa diatur pemerintah yakni jika ada ajakan atau gerakan secara terorganisir untuk mengajak orang untuk ikut dalam kelompok LGBT.

"Selama itu urusan pribadi. yang dilarang itu kalau "hei kalian-kalian mari kita semua sama-sama lesbi dan gay", itu salah," pungkasnya.

Wacana tersebut disampaikan oleh anggota FPKB DPR Syaikhul Islam. Menurutnya, kampanye komunitas LGBT di media sosial merisaukan terlebih dengan isu adanya dana asing.

"PKB bukan sekedar berwacana menolak aktivitas LGBT maupun perkawinan sejenis. Kami malah akan mendorong agar undang-undang anti perkawinan sejenis dibuat oleh DPR," kata legislator asal Jawa Timur itu dalam keterangannya, hari ini.

Syaikhul mengungkapkan inisiatif partainya untuk melahirkan UU anti perkawinan sejenis merupakan bentuk pencegahan sebelum LGBT semakin merebak.

Sebelumnya, Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut B Pandjaitan sempat menyinggung adanya rencana untuk membuat aturan terkait LGBT saat bertemu pengurus PP Muhammadiyah. Ia meminta saran dari pengurus PP Muhammadiyah namun tak merinci aturan seperti apa yang akan dibentuk.

"Ini ancaman yang harus kita hadapi sehingga bisa kita minimalisir dampaknya buat kita. Kita enggak mau seperti Brazil tiba-tiba berubah membuat UU gay, padahal itu negara Katolik yang kuat," ujar Luhut di gedung PP Muhammadiyah, Senin (15/2)

(bil/dra)