"Orang kumpul-kumpul, urun rembug masa tidak boleh? Ini negara demokratis," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).
Nurdin mengaku menerima kedatangan 28 pengurus DPD I di kediamannya selaku Plt Ketua DPD I Sumatera Utara. Menurutnya, pertemuan itu agar pengurus daerah makin solid menjelang munas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan itu, para pengurus daerah 'curhat' soal dugaan politik transaksional dari salah satu caketum Golkar. Mereka lalu menyepakati sejumlah hal.
"Kita bicara bahwa Golkar tidak boleh jadi ajang transaksional. Kalau ada calon yang transaksional, laporkan, kalau perlu ke KPK," ujar mantan bos PSSI ini.
"Kami juga sepakat tidak boleh DPD II berhubungan langsung dengan calon terima duit," sambung Nurdin.
Usulan itu akan disampaikan ke panitia Munas. Dia pun merasa pertemuan itu dalam batas kewajaran dan tidak diam-diam.
"Ini bukan diam-diam, DPD I kan ada paguyubannya. Mereka minta saya jadi tuan rumah," ucapnya.
Sebelumnya, manuver Nurdin Halid itu memancing respons dari tim sukses caketum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo. Bambang mempertanyakan kesepakatan pertemuan itu tidak ada di AD/ART Golkar.
"Pertanyaan saya, apakah poin 1,2 dan 3 ada dan diatur dalam AD/ART? Sehingga sanksinya seperti tertuang dalam poin 4 menggunakan sanksi organisasi sesuai AD/ART?" tanya Bambang, dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (18/2/2016).
(imk/van)











































