Nurdin yang merupakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara mengaku didatangi oleh 28 pengurus DPD I semalam. Mereka 'curhat' karena mencurigai ada politik transaksional dari salah satu caketum.
"Ada (caketum) yang dicurigai bagi-bagi duit. Sudah disinyalir ada (caketum dengan politik transaksional) dan ada pengakuan. Pengurus DPD I bertemu dengan saya untuk bilang itu," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya masih kumpulkan bukti. Nanti kalau sudah terkumpul, baru saya buka. Sementara, pengakuannya ada dari Sulawesi Utara (Sulut). Ada keresahan di bawah," ungkap mantan bos PSSI ini.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPD I yang dia sebut sebagai silaturahmi itu, ada beberapa kesepakatan yang dibuat. Nurdin mengatakan bahwa pengurus daerah harus menerima kader yang ingin maju sebagai caketum.
"Kita bicara bahwa Golkar tidak boleh jadi ajang transaksional. Kalau ada calon yang transaksional, laporkan, kalau perlu ke KPK," ujarnya.
"Kami juga sepakat tidak boleh DPD II berhubungan langsung dengan calon terima duit," sambung Nurdin.
Dia mengakui bahwa hal-hal ini memang tidak ada di AD/ART atau aturan lainnya. Oleh sebab itu, para pengurus DPD I akan mengusulkan hal ini masuk ke peraturan di munas.
"Kalau nanti sudah terbentuk panitia munas, akan kami ajukan secara resmi," ungkap Ketua SC Munas Golkar di Bali ini. (imk/van)











































