.webp)
"Ada yang mengendap-mengendap, warga di sini kebanyakan yang kerja anaknya saja," kata warga di perbatasan Indonesia - Malaysia bernama Mangapara di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu (17/2/2016).
Sebenarnya menurut Mangapara peraturan bagi TKI yang masuk tanpa prosedur yang benar atau ilegal sudah diperketat pihak Malaysia. Namun, ada penjaga polisi laut Malaysia di perbatasan yang bekerja sama dengan calo TKI sehingga memuluskan langkah TKI masuk ke Malaysia. Praktik itu terkadang masih ada, kata Mangapara.
"Itu main tembak (harga calo)," ungkapnya.
Namun, Mangapara menyebut sekarang sudah tidak ada praktik pencaloan untuk TKI yang berangkat secara ilegal. Akan tetapi ia tidak mengelak ketika ditanya soal praktik harga menembak dari calo.
"Calo sudah enggak ada. Kalau dulu malah ada yang bayar 2 - 3 juta sudah dapat paspor, sekarang enggak bisa. Mesti ada KTP, Akta Kelahiran. Kalau sekarang mesti ke Nunukan juga, tapi kalau dulu baru datang ke Sulawesi dapat juga (paspor)," tutur Mangapara.
"Ada juga (calo) yang dekat polisi sana. Ditelepon dulu kalau (mereka) sudah mau sampai. Nanti penjaga pura-pura pindah dari situ ke sisi lain, biar 'aman', tapi cuma kalau di laut adanya, di darat dia enggak punya hak," imbuhnya.
"Biasa orang yang bawa sudah kenal polisi Malaysia. Ada juga bagiannya (uang hasil kongkalikong). Tidak tahu siapa orangnya, tapi ada orang Malaysia, tapi ada juga orang Bugis di sana yang orang sana (mayoritas TKI asal Sulawesi)," tambahnya.
Sampai sekarang menurutnya masih ada yang melakukan praktik itu karena mengeluh jarak Pulau Sebatik dengan kabupaten Nunukan yang harus ditempuh sekitar satu jam. Sementara bagi Mangapara, warga Pulau Sebatik bisa menempuh sekitar 30 menit sampai di Tawau, Malaysia.
Menurut Mangapara, kalau ke Malaysia dari Pulau Sebatik dapat ditempuh sekitar 15-30 menit dari belakang rumahnya yang telah tersedia penyewaan speedboat. Sedangkan kalau ke Nunukan dan Tarakan harus menempuh perjalanan darat sepanjang 30 menit untuk sampai pelabuhan dan menempuh 30 menit lagi menyeberang ke Nunukan. Kemudian kalau dari Nunukan ke Tarakan bisa menempuh waktu 2,5 jam menggunakan speedboat sehingga hal itu kurang efisien menurut Mangapara.
"Sekarang pemerintahnya ketat, harus ada dokumen-dokumen kalau mau masuk Malaysia. Kalau mau lengkap lagi kami harus mengeluarkan uang satu juta rupiah baru sampai di Tawau (Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, -red). Itu pun harus ke Nunukan dulu, padahal kalau dari sini naik speedboat saja Rp 150 ribu sudah sampai Malaysia, lebih dekat lagi," paparnya.
Mayoritas TKI yang bekerja di Malaysia sebagai buruh perkebunan sawit atau menjadi PRT. Tapi menurut Mangapara, ada warga Sebatik yang memiliki kebun pribadi dan menjual hasil sawitnya ke Malaysia.
Warga yang memiliki kebun sawit itu menjual ke pabrik di Malaysia per tonnya. Oleh pabrik swasta milik Malaysia itu warga Pulau Sebatik dibayar dengan ringgit.
Mangapara mengaku sempat menjadi petani. Ia dibayar dengan Ringgit karena semua hasil kebun milik warga tempatnya bekerja dijual ke Malaysia.
"Dulu ada perkebunan kelapa, pisang, kakao. Saya bantu-bantu sama yang punya kebun. Dibayar sama orang Indonesia pakai Ringgit. Buruh sawit juga gitu, kalau dulu mereka baru jual ke Malaysia per ton. Tergantung panennya, tapi satu tonnya dulu bisa dibayar 200 - 250 ringgit jadi 800 ribu rupiah. Dikirim ke sana karena di sini tidak ada pabrik," pungkasnya. (bag/bag)
