Ngotot Revisi UU KPK, PDIP Tak Takut Ditinggal Rakyat

Jakarta - Gerakan 'Gak Mau Pilih Lagi Partai yang Lemahkan KPK' bergema di media sosial dengan seruan menolak revisi UU KPK. PDIP yang jadi motor revisi UU KPK tidak takut kehilangan suara rakyat.

"Enggak lah. Revisi itu kan kita gunakan hak kita, menjalankan fungsi kita ketika melihat ada hal-hal yang kurang," kata politikus PDIP Risa Mariska di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Senayan, Rabu (16/2/2016).

Risa menuturkan bahwa dorongan revisi UU KPK ini merupakan amanah karena KPK dibentuk di era Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Dia menegaskan tidak ada upaya pelemahan KPK.

"Ini kan UU belum berlaku, masih pembahasan. Gerakan itu juga harus lihat penerapannya. DPR kan fungsinya pembentuk UU, harus lihat apa yang dirasa kurang, harus kita kritisi," ucap anggota Komisi III ini.

Salah satu yang bergerilya di twitter mengkampanyekan hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI Raja Juli Antoni memposting sejumlah gambar kampanye menolak revisi UU KPK dengan tulisan warna-warni berbunyi 'Gak Mau Pilih Lagi Partai yang Lemahkan KPK', pada Senin (15/2/2016). #TolakRUUKPK jadi pesan penegasnya.

Raja memandang kampanye seperti ini harus terus digerakkan untuk memberi tahu wakil rakyat di DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat. Revisi UU KPK dinilai sarat kepentingan politisi tak antikorupsi.

"Rencana revisi UU KPK ini sebenarnya akal-akalan para politisi yang tidak siap bersih. Misalkan ketika terjadi Abraham Samad dikriminalisasi, kemudian juga BW dikriminalisasi, banyak cerita KPK periode lalu buruk itu, hal ini semacam memberikan informasi kepada publik bahwa KPK buruk. Namun bahkan ketika baru yang dipilih oleh Komisi III yang berkomitmen pemberantasan korupsi rendah ternyata KPK juga menangkap anggota DPR. Jadi ini bukan KPK nya tapi memang politisi yang tak anti korupsi," kata Raja saat berbincang dengan detikcom.

(imk/tor)