Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyatakan kepolisian memang diperlukan penambahan anggaran dalam rangka pemberantasan terorisme. Hal tersebut dinilainya dapat menjadi menunjang peningkatan dasar yang diperlukan bagi kinerja aparat.
"Pasti, anggaran di kepolisian perlu menjadi perhatian. Pemerintah tidak boleh abai. Melihat konteks teroris sebagai fokus maka penguatan di kinerja harus dikuatkan di anggaran. Misalnya untuk Densus 88," ungkap Didik di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran penegak hukum di mitra kami sangat minim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Itu bukan hanya terkait sarana dan prasarana dan alat-alat tapi infrastruktur seperti polres dan polsek," jelas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR ini.
Bukan hanya kepada Polri saja, pemerintah juga diminta Didik memperhatikan potensi ancaman perang dari sudut pandang TNI. Yakni dengan melakukan peningkatan jumlah dan kualitas alustsista.
"Karena ancaman kepada Indonesia ke depan semakin kuat. Apakah itu proxy atau ancaman berbasis invansi militer non perang dan perang," ulasnya.
Terkait masalah teroris, Didik melihat ada sarana lain yang digunakan jaringan kelompok tertentu melalui peredaran narkoba. Dikhawatirkan jaringan teroris mendapat dana dari bisnis narkotika dengan melakukan pencucian uang.
"Misalnya basis teroris dari Aceh dibeli, saya khawatir ada transaksi illegal money laundring. Pemerintah harus kinsisten memberantas teroris dan narkoba, karena narkoba juga ancaman nyata yang menakutkan," ujar Didik.
Sebelumnya Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 1,9 T untuk Densus 88. Pasalnya ia melihat selama ini Densus masih memiliki kekurangan terutama di bidang teknologi.
"Saya katakan ke Kapolri, ini harus diperbaiki, Rp 1,9 T digelontorkan agar Densus lebih baik lagi. Densus 88 pembuatan bom saat ini kalah canggih dengan Nurdin M Top dan Amrozi. Saya salah satu yang ngotot, Densus 88 harus diberikan fasilitas yang bagus," terang Luhut, Selasa (16/2).
(ear/tor)











































