FPDIP Tetap Akan Minta DPR Gelar Paripurna Soal BBM

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPR akan tetap mendesak pimpinan DPR menggelar rapat paripurna khusus mengenai kenaikan BBM. Desakan ini akan diungkapkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, fraksi, Komisi VII, Komisi XI dan Panitia Anggaran pada pukul 14.00 WIB nanti."Kami tetap akan meminta pimpina DPR melaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan tentang kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah."Sikap tersebut disampaikan Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (10/3/2005) pagi.Tjahjo mengungkapkan, rapat paripurna itu nantinya harus mendapat penjelasan dari Komisi VII, Komisi XI dan Panitia Anggaran mengenai kenaikan BBM tersebut. "Jadi, memang apapun hasilnya DPR harus mengambil keputusan mengenai kebijakan pemerintah ini," tukasnya.Apalagi, menurutnya, stigma wakil rakyat melekat pada DPR. "Kecuali kalau DPR sekarang sudah menjadi lembaga perwakilan pemerintah sehingga tidak perlu lagi membuat sikap terhadap kepentingan rakyat," tandasnya. Rapat konsultasi lanjutan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi VII, XI dan Panitia Anggaran soal kenaikan harga BBM digelar, Kamis (10/3/2005) pukul 14.00 Wib. Rapat konsultasi sebelumnya diskors karena deadlock. Rapat konsultasi kali ini memang lanjutan dari rapat yang digelar pada 7 Maret lalu. Pada rapat konsultasi pertama, akhirnya gagal menghasilkan kesepakatan soal kenaikan BBM alias deadlock. Kesepakatan itu menyangkut apakah dewan akan menentukan sikap melalui rapat paripurna atau mengadakan konsultasi lagi dengan pemerintah. Lima fraksi yang ingin sikap DPR terhadap kenaikan BBM dibawa ke rapat paripurna. Mereka adalah FPDIP, FKB, FPBR, FPAN, dan FPDS. Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menginginkan adanya konsultasi dengan pemerintah. (ton/)