Menko PMK Dorong Mendikbud dan Menkes Bangun RS dan Sekolah di Perbatasan

Menko PMK Dorong Mendikbud dan Menkes Bangun RS dan Sekolah di Perbatasan

Yulida Mediatiara - detikNews
Selasa, 16 Feb 2016 21:55 WIB
Menko PMK Dorong Mendikbud dan Menkes Bangun RS dan Sekolah di Perbatasan
Menko PMK Puan Maharani (Foto: Agung Pambudhy/detikFoto)
Nunukan - Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyambangi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk meresmikan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan. Puan mengatakan, pemerintah harus hadir untuk membangun rumah sakit dan sekolah di wilayah perbatasan.

Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru dibentuk pada 2012 lalu. Puan menilai, daerah perbatasan harus dilengkapi fasilitas rumah sakit dan sekolah karena penting untuk pendidikan dan kesehatan rakyat.

Menko PMK Puan Maharani menyambangi Nunukan (Yulida/detikcom)

"Sebagai provinsi baru nanti saya mendorong Pak Mendikbud (Anies Baswedan) dan Bu Menkes (Nila Moeloek) untuk segera membangun rumah sakit dan sekolah bagi anak-anak di daerah perbatasan. Karena tanpa mereka negara kita bisa ketinggalan dengan negara tetangga," ucap Puan di kantor BNP3TKI, Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/2/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesenjangan ekonomi dan pembangunan sangat dirasakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Karena alasan itu, lanjut Puan, tak jarang membuat warga di perbatasan ingin pindah ke negara tetangga.

"Kepindahan itu apakah bekerja ke negara lain, tapi lupa kita harus membangun negara ini," imbuhnya.

Puan berkeinginan untuk mendukung tersedianya program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di daerah perbatasan Indonesia. Jadi, bukan hanya di Nunukan, Puan menyebut pemerintah akan memfasilitasi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga dan anak para TKI yang berangkat secara resmi atau ilegal.

"Saya minta pak bupati dan gubernur (kasih daftar) di mana saja nama-nama rakyat kita yang memerlukan. Kalau belum bisa semua paling tidak sebagian rakyat bisa menikmati dan menerima fasilitas pemerintah untuk menunjukan bahwa negara ini hadir untuk mereka," ucap Puan.

"Rakyat yang ada di Kalimantan Utara adalah rakyat Indonesia juga, harus tetap sebagai warga kita. Jadi jangan ada lagi eksodus biar pun cuma dikatakan mengunjungi keluarganya di Malaysia, tapi kan ada beritanya berbondong-bondong masyarakat dari Kaltara ke negara tetangga, ternyata itu hanya mengunjungi kelurganya yang ada di sana, tapi kan beritanya jadi tidak baik," kata Puan.

Puan berharap Kalimantan Utara punya visi yang sama dengan pemerintah pusat. "Sehingga program pusat dan daerah bisa bersinergi. Karena tidak mungkin program bisa terintegrasi dan dibantu kalau tak satu visi," tutup Puan. (hri/hri)


Berita Terkait