.webp)
Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai yang menginisiasi pertemuan merekomendasikan agar dalam munas, Mahkamah Partai juga sekaligus disahkan. Selain itu dia juga berharap agar ada bidang-bidang tertentu yang mewadahi para senior hingga sesepuh Partai Golkar.
"Mahkamah partai produk yang baru. Mahkamah Golkar tidak ada parameter karena baru pertama kali untuk kita minta disahkan di Munas," ungkap Yorrys dalam pertemuan konsolidasi kader muda Golkar di Puang Oca, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah ikat sejak awal, tidak boleh ada partai baru. Makanya perlu ada wadah yang mengakomodir senior-senior ini. Perlu ada perangkat-perangkat yang mengakomidir, seperti Pak Habibie dan Pak JK selama ini jadi apa?" ujar Yorrys.
"Hanya ada Pak Akbar yang jadi dewan pembina. Maka perlu ada wadah yang mengakomodir untuk Aburizal, Agung Laksono, seperti saya ini. Bisa dewan pertimbangan, penasihat, dewan pakar. Kaya dulu zamannya pak Harto ada 4 bidang. Nanti tinggal dicari parameternya," sambungnya.
 Foto: Lamhot Aritonang |
Sementara itu mengenai kepesertaan dalam munas juga menjadi sorotan. Sebab meski dualisme partai sudah selesai, hasil musyawarah daerah (musda) beberapa daerah menjadi masalah. Termasuk dengan adanya ketua DPD yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia dan yang belum ada ketetapannya.
"Dari jauh-jauh hari saya sudah mendesak Ketua DPP Mahyudin dan Hafis untuk ada rapat. Pak Mahyudin bilang sudah punya petanya yang akan dipresentasikan ke rapat harian. Opsi-opsi dirumuskan," jelas Ketua DPP Golkar Agun Gunandjar.
Agun sendiri disebut-sebut akan maju menjadi caketum dalam munas nanti. Ia melihat soal kepanitian munas tidak lagi ada masalah dan hanya tinggal dibentuk. Sementara untuk DPD yang masih bermasalah, kata Agun, sedang dirumuskan bagaimana solusi terbaiknya.
"Yang bermasalah akan dikompromikan dua belah pihak. Ditentukan siapa ketua, siapa sekretaris. Kalau nggak ya Musda. Rekonsiliasi di bawah ya tidak terlalu sulit. Karena selama ini kan cuma belum ketemu. Sekarang kalau yang atas sudah ketemu ya sudah," ucap Agun di lokasi yang sama.
Beberapa rekomendasi lain pun muncul, seperti halnya mengenai isu-isu yang akan keluar usai munas. Kader Golkar yang hadir dalam konsolidasi informal, M Sarmuji merekomendasikan selain memilih formatur, dalam munas nanti juga dibentuk Dewan Konvensi dalam kaitannya dengan Pilpres.
"Munas besok juga harus bisa mengatasi potensi konflik pasca munas. Misal soal rekruitmen capres bisa ada masalah baru. Seperti yang terjadi kemarin. Sebenarnya terkait rekruitmen capres bisa dibahas dalam Munas, supaya tidak jadi potensi masalah," terang Sarmuji.
 Foto: Lamhot Aritonang |
Meski pemilihan presiden masih terbilang jauh, menurut Sarmuji pola mengenai penentuan capres dari partai sudah harus dirumuskan sejak awal. Sebab beberapa dalam pemilihan capres dari partai akhirnya berujung pada konflik.
"Perlu ada dewan konvensi. Ini ide baru. Tapi itu terobosan untuk mengangkat citra partai yang sedang terpuruk. Sehingga bisa mempercepat recovery. Karena ada banyak perdebatan, apakah ketum harus jadi capres?" bebernya.
"Tapi kalau jauh-jauh hari bisa diatur pola rekruitmennya seperti apa, jadi tidak ada perdebatan di kemudian hari. Modelnya bisa macam-macam, misal dewam konvensi ini dan modelnya bisa macam-macam. Teknis bisa dibahas setelah munas," imbuh dia.
Dengan dibuatnya Dewan Konvensi dalam munas, maka keputusan tersebut akan menjadi landasan pengurus dalam melaksanakan rekruitmen calon presiden. Dewan Konvensi disebut Surmaji bisa menjadi landasan dengan legislasi yang jelas.
"Jangan sampai munas menghasilkan munas baru, kayak kemarin. Dewan konvensi jadi bisa bersifat independen karena cantolannya keputusan di munas," tutupnya.
(ear/tor)
