PNS Tak Produktif Terancam Dipensiunkan Dini Hingga Pemberhentian

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berencana melakukan rasionalisasi pegawai. Rasionalisasi terhadap pegawai tak produktif juga dilakukan untuk menekan pengeluaran anggaran gaji pegawai.

"Banyak PNS-PNS di daerah yang tidak produktif, yang absennya tinggi, tidak jelas yang dihasilkannya, bahkan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu kita harus melakukan pemetaan yang lebih seksama," katan Menpan RB Yuddy Chrisnandi, di kantornya, Jl Jend. Sudirman, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

"Yang dimaksud kekurangan pegawai itu bagaimana, kalau ada kelebihan itu di mana. Di situ dibutuhkan desain penataan pegawai secara nasional. Ujungnya nanti kalau kita punya peta yang sangat akurat, bisa dilakukan rasionalisasi kepegawaian," paparnya.

Yuddy menuturkan, ke depan PNS akan dikelompokkan berdasarkan kuadran. Kuadran 1 yang paling produktif, dan kuadran 4 yang paling tidak produktif. Terhadap mereka yang termasuk di kuadran 4 ini akan diberi tindakan lebih lanjut. Mulai dari peringatan hingga pemberhentian.

"Perlu waktu, kita siapkan tidak drastis, kita lakukan menuju 2019 rasio kepegawaian perlu kita turunkan, agar belanja pegawai ikut turun," jelas Yuddy.

"Mana yang paling produktif hingga yang paling tidak produktif. Tentu memangkasnya tidak asal buang saja, tidak akan asal memberhentikan saja. Kita akan meluncurkan kebijakan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Jadi bisa saja dengan pensiun dini, kita lakukan pensiun dini," terangnya.

Pengurangan PNS sesuai rasio utamanya untuk menghemat anggaran belanja pegawai. Jangan sampai anggaran habis oleh gaji pegawai hingga tidak menjalankan fungsi utamanya untuk melayani masyarakat.

"Wajar saja tumpukan sampah tidak bisa diangkat, banyak jalan berlubang tidak bisa diperbaiki, jembatan yang roboh, karena anggaran pembangunannya sangat minim sekali, habis oleh anggaran kepegawaian," jelas Yuddy. (rna/fdn)