.webp)
"Selanjutnya menyangkut masalah kegiatan-kegiatan ancaman terorisme yang masih kita lihat ada, kita tingkatkan kesediaan kita dan juga kemampuan-kemampuan intelijen kita," kata Luhut di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).
Luhut menjelaskan bahwa ancaman terorisme bisa terjadi kapan saja. Karena itu diperlukan kesiagaan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya serangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), Luhut juga melaporkan perlunya pembaruan dan perbaikan peralatan Densus 88 dan pasukan antiteror TNI.
"Diperbaiki lagi perlengkapan, personil dan asramanya. Kita masih lihat remunerasi dari mereka karena mereka itu banyak yang pisah dengan keluarganya karena ada beberapa bulan melakukan tugas di luar. Saya kira mereka pantas untuk menerima perlakuan semacam itu," ucapnya.
"Di samping itu juga memperbaiki satuan-satuan khusus di TNI untuk membackup Polri untuk menghadapi ancaman bila terjadi ancaman di beberapa tempat sekaligus, menyiapkan saja. Saya kira itu kontijensi yang kita buatkan," sambungnya.
Pemerintah telah setuju untuk menambah anggaran yang akan diberikan kepada satuan khusus antiteror. Penambahan angggaran ini akan diajukan dalam APBN Perubahan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, Senin (15/2), Luhut menyebut pemerintah akan menggelontorkan dana senilai Rp 1,9 triliun untuk pasukan antiteror 88. Dengan dana tersebut, ia berharap Densus 88 bisa memiliki markas sendiri dan menambah personel. Selain itu peningkatan terhadap peralatannya supaya lebih canggih lagi.
"Penguatan (penanggulangan) teroris. Saya meninjau Densus 88 sepanjang mereka berdiri, di sana menyedihkan. Saya tahu persis barang apa itu. Itu harus diperbaiki. Saya katakan ke Kapolri, ini harus diperbaiki, Rp 1,9 T digelontorkan agar Densus lebih baik lagi," ungkap Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi I dan Komisi III di Gedung DPR. (fiq/mnb)
