Soal Revisi UU KPK, Ketua MPR: Suara Rakyat Harus Didengar

Jakarta - Banyak suara rakyat yang menolak revisi terkait UU KPK. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan DPR agar mendengarkan suara rakyat.

DPR dalam hal ini harus menjadi satu suara karena DPR mewakili suara rakyat. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Publik Menuju Upaya Penguatan KPK di MMD initiative, Jalan Dempo, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2016).

"Sebagai parlemen tidak boleh dong berbeda dengan rakyat. Suara rakyat harus didengar. Kalau banyak suara A ya harus dijalankan," kata Zulkifli Hasan.

"DPR jangan menjalankan suara-suara lainnya. Jika saat ini yang digulirkan DPR untuk menguatkan KPK, MPR siap akan mendorong dan menyetujui hal tersebut," lanjutnya.

Zulkifli juga menambahkan, DPR juga harus bertanya kepada KPK mengenai revisi ini. Andaikan KPK tidak setuju, revisi jangan dijalankan.

"Tanya kata KPK. Kalau mereka setuju bisa dilanjutkan. Dan kalau mereka tidak setuju, jangan dijalankan. Kami ikut saja. Karena memang dia yang nantinya akan memakai undang-undang itu," ucap Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli juga menegaskan dalam revisi UU KPK harus transparan. "Jangan ada udang di balik batu," tutupnya.

(yds/van)