Bisa Bikin Investor Kabur

Jakarta - Hasil penelitian mengenai parahnya korupsi di Indonesia harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Jika tidak, bukan tidak mungkin para investor akan memilih hengkang ke luar negeri.Seperti diketahui dalam hasil survei terbarunya, lembaga penelitian internasional Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Ltd, kembali menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Menyusul di bawahnya adalah Filipina dan Vietnam.Pemerintah seyogyanya tidak lagi mengabaikan atau menganggap remeh perkara ini. Pemerintah harus lebih serius lagi menangani masalah pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika tidak, lambat laun masalah ini tentu akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.Banyak kalangan menilai, salah satu faktor yang meningkatkan risiko usaha di setiap negara adalah korupsi. Sementara, hasil sejumlah penelitan menunjukkan indeks persepsi di Indonesia terus meningkat. Hal ini berarti, risiko berusaha di Indonesia juga meningkat.Bank Dunia, melalui Country Director-nya, Andrew Steer mengungkapkan, investasi di Indonesia masih terhambat permasalahan di lapangan seperti birokrasi yang rumit dan masalah korupsi yang belum dibenahi pemerintah secara tuntas."Biaya yang dibutuhkan untuk menembus kebijakan birokrasi di Indonesia besarnya lebih dari 20 persen dari total penjualan," kata Steer dalam sebuah seminar bertajuk 'Investment: Challenges and Prospects', beberapa waktu lalu.Steer menjelaskan, permasalahan birokrasi di Indonesia terlihat jelas jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Untuk memulai bisnis di Jakarta misalnya, membutuhkan waktu penyiapan administrasi yakni 150 hari. Sedangkan di Filipina hanya membutuhkan waktu 50 hari.Hal senada disampaikan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luki Djani. Luki mengatakan, korupsi sesungguhnya telah menghambat pembangunan di Indonesia. Maraknya praktek korupsi membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia."Secara kuantitas jumlah uang yang dikorupsi saat ini dengan pada masa pemerintahan yang lalu sama saja banyaknya. Belum lagi tindak korupsi di APBD di daerah-daerah. Ini disebabkan masih rendahnya penegakan hukum di Indonesia," ujar Luki.Wakil Ketua Komisi VI DPR Ade Komaruddin juga menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, berbagai hasil survei yang menunjukkan parahnya tingkat korupsi di Indonesia akan mempengaruhi iklim inventasi. Pasalnya, hasil survei itu bisa diartikan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia."Tapi hasil survey ini jangan diperdebatkan lagi, kita ambil saja untuk pelajaran bagi bangsa ini untuk introspeksi terhadap keadaan Indonesia. Kita harapkan SBY (presiden) pada tahun-tahun yang akan datang dapat membawa kita terbebas dari korupsi. Paling tidak dapat turun peringkatnya, atau bahkan bisa keluar dari daftar tersebut," kata Ade kepada detikcom. (djo/)