.webp)
TKI di wilayah Sabah, Malaysia mayoritas berpofesi sebagai PRT dan buruh kelapa sawit di perekebunan sawit swasta. Menurut Nusron, ada sekitar 684.000 WNI/TKI di wilayah Sabah baik yang legal dan illegal.
Nusron menyebut TKI illegal yang memiliki anak di sekitar Sabah bisa bersekolah di Community Learning Center (CLC) yang dikelola oleh LSM, Konsulat Jendral (Konjen) RI Kinabalu di Malaysia, dan Konsulat RI di Tawau, Malaysia. Letak sekolah CLC ini ada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka dengan adanya CLC di Sabah membuat anak-anak TKI illegal bisa bersekolah. Nusron mengatakan murid yang bersekolah diajar oleh guru honorer hasil dari upah orang tua yang menjadi buruh kelapa sawit.
"TKI di Nunukan membutuhkan BOS, KIP (Kartu Indonesia Pintar), tambahan guru, dan fasilitas sekolah. CLC (Community Learning Center) itu adalah sekolah jarak jauh itu ada di tengah-tengah kebun sawit," papar Nusron.
Ada sekitar 248 CLC di daerah Sabah menurut Nusron. CLC sendiri baru ada sekolah di tingkat Paud, TK, SD, dan SMP.
Nusron mengatakan selama ini para TKI yang ada di perbatasan Malaysia, seperti Sabah tidak mendapat bantuan BOS dan KIP karena tinggal di Malaysia, tapi menurut Nusron mestinya hal itu bisa dilakukan Indonesia dengan melonggakan aturan.
"Harusnya bisa kan ketentuan KIP, BOS itu kan tidak dibatasi kalau dia misal harus (TKI) ada di wilayah Indonesia. Tapi kan dia rakyat Indonesia. Selama ini terbentur karena mereka bukan sekolah formal, karena itu BNP2TKI mengusulkan melakukan rileksasi peraturan bagi KIP dan BOS untuk anak-anak TKI," tutur Nusron.
Sementara untuk sekolah SMA dan sederajat, Nusron menyebut pemerintah telah berkomitmen untuk membangun SMA / SMK boarding (asrama) dan madrasah aliyah pesantren di Pulau Sebatik agar para TKI bisa menyekolahkan anaknya dan menginapkan anaknya selama bekerja di sekolah.
"Mereka (anak-anak TKI) membutuhkan BOS, KIP, tambahan kiriman guru, peralatan sekolah seperti komputer tidak ada," imbuh Nusron.
"Pemerintah (Kemenag dan Kemendikbud) dan kita harus segera merealisasikan janjinya dalam membangun sekolah tingkat SLTA berbasis boarding dan madrasah aliyah berbasis pesantren di kawasan perbatasan terutama di pulau Sebatik, karena mereka mayoritas orang Bugis," terangnya.
Rencana itu sudah ada sejak akhir tahun 2014 hingga 2015 belum kunjung selesai. Padahal menurut Nusron sekolah ini akan nantinya akan membuat orang tuanya akan mengantar atau menjenguk anaknya di Sabah selama di Pulau Sebatik, Idonesia.
Selanjutnya ia juga berencana akan memberi pelatihan, pembekalan, dan pengawasan pada TKI illegal agar tidak lagi menjadi imigran gelap yang sewaktu waktu bisa di deportasi. Ia mendorong TKI illegal agar mau terdaftar resmi untuk bisa memiliki status hukum yang kuat.
(miq/miq)
