.webp)
"Penguatan (penanggulangan) teroris. Saya meninjau Densus 88 sepanjang mereka berdiri, di sana menyedihkan. Saya tahu persis barang apa itu. Itu harus diperbaiki. Saya katakan ke Kapolri, ini harus diperbaiki, Rp 1,9 T digelontorkan agar Densus lebih baik lagi," ungkap Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi I dan Komisi III di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Dengan dana yang cukup besar itu, Luhut meminta agar Densus 88 memiliki markas sendiri dan juga penambahan personel. Selain itu peningkatan terhadap peralatannya supaya lebih canggih lagi.
"Apa yang dilakukan Densus 88 itu prestasi sendiri, apa yang dipamerkan Densus 88 pembuatan bom saat ini kalah canggih dengan Nurdin M Top dan Amrozi. Saya salah satu yang ngotot, Densus 88 harus diberikan fasilitas yang bagus," kata Luhut.
"Densus harus ditambah perlengkapan juga diperbaiki khususnya dalam bidang IT. Kekuatannya di Polri supaya bisa lebih canggih," sambung jenderal purnawirawan itu.
Dalam penanganan aksi teror, TNI pun dilibatkan aktif dan berada tepat di belakang Polri. Sehingga jika memang keadaan sudah genting, tentara langsung bisa maju. Khususnya pasukan anti teror seperti Den Jaka, Den Bravo, dan Sat 81 Kopassus.
"Den Jaka juga diperbaiki, mereka backup di belakang Densus 88. Pola operasinya sudah disepakati. Itu sudah SOP. Jangan Indonesia didikte," tegas Luhut.
Mengenai pendanaan terorisme melalui tindakan pidana pencucian uang, Luhut mengaku sudah memegang datanya. Sayangnya ia belum mau mengungkap siapa-siapa saja pemilik rekening dibalik itu.
"Saya ketua tim TPPU. Saya punya kewenangan untuk buka semua itu. Kita lihat ke depan. Itu masih terlalu dini untuk omong-omongin. Saya nggak mau ngomong itu (jumlah atau pemilik rekening). Nggak usah lah. Ada saja, itu kelihatan dari angka-angka yang masuk," tutur Luhut.
Sementara itu Menhan Ryamizard Ryacudu yang juga ikut rapat menyatakan personel TNI siap membantu Polri dalam penanganan terorisme. Namun untuk jumlah personel yang dikirim ke Poso untuk menghadapi jaringan Santoso, Menhan belum mau menambahnya.
"Kami siap back up. Saya kira masih cukup (untuk bantu operasi Camar Maleo di Poso)," tukas Ryamizard saat dikonfirmasi.
(ear/miq)
