DPR Minta Pemerintah Tutup Situs LGBT, Luhut: Nanti Dibicarakan

Jakarta - DPR meminta pemerintah menutup situs-situs yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menanggapi permintaan ini, pemerintah menyatakan akan melakukan pembahasan terlebih dulu.

"Saya kira kita belum mau masuk ke arah yang terlalu jauh mengenai itu," ujar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan usai raker bersama Komisi I dan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Dalam rapat gabungan dengan topik utama penanggulangan terorisme itu, sejumlah anggota DPR memang mengungkit isu LBGT.

"Ya nanti kita bicarain gimana," kata Luhut singkat saat ditanya soal permintaan sejumlah anggota dewan.

Dalam rapat, Luhut memberi tanggapan atas pernyataan-pernyataan yang mempermasalahkan keberadaan orang-orang yang menyandang 'status' LGBT. Luhut menegaskan LBGT merupakan penyimpangan namun hak hidupnya harus dijamin.

"Buat saya begini, (LGBT) itu adalah hak asasi manusia. Sebagai WNI harus dilindungi. Itu masalah bahwa harus diobati, penyimpangan secara agamanya itu yes, saya setuju," ujar Luhut.

"Tapi, Anda yakin anak cucu Anda tak kena itu? Saya baca-baca di internet, itu salah satu disease dari kromosom. Sebelum Kristiani dan Islam, itu sudah ada," imbuhnya.

Dalam rapat, anggota Komisi III Nasir Djamil meminta agar pemerintah lebih menyoroti isu LBGT. Politikus PKS ini meminta agar situs yang berkaitan dengan LGBT juga ditutup, bukan hanya situs-situs soal terorisme saja.

"Jadi jangan hanya situs yang dianggap propaganda terorisme saja yang ditutup, LGBT juga. Jangan sampai ajaran LGBT ini menyebar ke masyarakat kita. Kita harus melindungi masyarakat kita," ujar Nasir dalam rapat, Senin (15/2). (elz/fdn)