Menko Polhukam: Kami Tetap Lakukan Penangkapan Pelaku Terorisme

Jakarta - Potensi serangan terorisme di Indonesia disebut masih ada menyusul teror bom Thamrin. Agar upaya penanganan dan antisipasti teror bisa maksimal, pemerintah meminta agar revisi UU Terorisme dikebut pengerjaannya.

"Kami tahu kok mereka mau nyerang dalam waktu-waktu sekarang. Polisi bermain (bekerjasama, red) dengan BIN. Ada (yang) lolos dari dua sel (jaringan), Februari ini kita lakukan pengejaran," ungkap Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Namun Luhut menyebut serangan teroris tidak terdeteksi dilakukan dalam waktu dekat ini. Pemerintah melalui aparat terkait tetap melakukan antisipasi memantau gerakan kelompok teror.

"Bukan dalam waktu dekat, tapi bisa saja terjadi ada ancaman teroris di waktu-waktu ke depan ini. Terus kita kejar, tadi pagi polisi dapat satu lagi, ditembak mati di Bima, namanya Fajar. Terlibat dengan jaringan Poso dan penembakan polisi," jelas Luhut.

Luhut memastikan pemantauan terhadap jaringan teroris dilakukan dengan bantuan teknologi canggih. Agar kinerja maksimal, Luhut meminta DPR mempercepat revisi UU Terorisme yang drafnya sudah diberikan pemerintah.

Sebab draf revisi UU Terorisme menurut Luhut mengatur kewenangan baru seperti melakukan tindakan preemtif yakni upaya penangkapan terduga pelaku teror.

"Revisi UU Teoririsme semoga bisa cepat, revisi kita agak lemah dari Malaysia dan Singapura, kita bisa mendapatkan wewenang dari preemtif, kelompok melakukan koordinasi bisa kita tangkap selama 7 hari. Jadi kita bisa dapat data untuk tahu jaringannya," sebut Luhut.

Jika kewenangan ini diatur dalam UU, maka gerak-gerik pelaku teror semakin sempit karena pemerintah bisa mengambil tindakan awal atas deteksi serangan atau rencana terorisme.

"Polisi bisa kerjasama dengan BIN, BIN. Polisi bisa bekerjasama dengan baik. Terorisme pasca bom Thamrin, kita nggak akan mungkin (berhasil) dengan negara (saja yang bergerak). Kita harus sama-sama masyarakat. Tindak pidana terorisme, preemtif. Kita roadshow, deradikalisasi," bebernya.

"Kita dengan BIN dan Kapolri, liat ke Nusa Kambangan. Terlalu bebas di sana, ada komunikasi antara tahanan dengan mereka (teroris), lalu masuk ke tanah air. Kita buat agar komunikasi itu nggak bisa dilakukan. Kita buat sistem. Di sana ada banyak handphone dan email, sedang diperiksa anak buahnya pak Badrodin," imbuh Luhut.

Senada dengan Luhut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan adanya potensi serangan aksi teror. Ini masih berhubungan dengan orang yang diduga berada di balik Bom Thamrin, Bahrun Naim.

"Ancaman terorisme ini akan terjadi, karena banyak kelompok yang masih berhubungan sama Bahrun Naim, mereka lakukan motivasi dan jihad, mereka ajarin buat bom, terus siapapun yang siap akan dikirim biayanya," terang Badrodin dalam kesempatan yang sama.

Badrodin menyebut ada 9 jaringan atau kelompok yang mendukung ISIS di Indonesia. Sementara di Singapura ada 21 kelompok. Kemudian terkait insiden Bom Thamrin, ada 17 orang yang terkait langsung.

"Kemudian yang tidak terkait langsung ada 16 orang, termasuk enam napi teror di Nusakambangan dan Tangerang. Dari hasil itu, ada tiga kelompok yang berencana melakukan teror itu," ucap Badrodin.

Kelompok pertama, kata Badrodin, yakni jaringan Hendro yang mendapat dana sebesar Rp 1,3 miliar dari Yordania, Irak dan Turki. Dana tersebut sebagian dialokasikan ke Filipina dan ke Poso dengan cara cash.

"Mereka punya 9 puncuk senjata api dari Lapas Tangerang, cuma pelurunya nggak ada. Kedua, kelompok Helmi ini rencananya pakai bom mobil untuk membom Polda Metro Jaya, ditangkap di sumedang. Ketiga, kelompok Indramayu, sasarannya anggota Polri di jalan raya caranya nusuk pake sajam dan besi," katanya.

Rencana kelompok itu disebut Badrodin akan melancarkan aksinya pada perayaan malam tahun baru. Namun kepolisian berhasil mencegahnya sebelum kejadian.

"Kita lakukan penangkapan Abu Musyak di Bekasi, itu kelompok sendiri. Tadinya mau beraksi di malam tahun baru. Bom ini biayanya sangat minim, mereka kekurangan biaya, cuma Rp 900 ribu," ujar Badrodin. (ear/fdn)