Soal Gerakan 'Gak Mau Pilih Parpol yang Lemahkan KPK', ini Kata Golkar

Jakarta - Gerakan 'Gak Mau Pilih Lagi Partai yang Lemahkan KPK' bergema di media sosial dengan seruan menolak revisi UU KPK. Sebagai salah satu partai yang mendukung revisi UU KPK, Golkar berdalih revisi bukan untuk melemahkan KPK.

"Kita serahkan ke teman-teman fraksi yang terus membahas. Bukan untuk melemahkan, kan menguatkan," kata Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).

Novanto mengatakan bahwa Golkar sudah menyatakan sikapnya di rapat Baleg dan kemudian akan ada pembahasan lagi di paripurna. Dia menegaskan bahwa revisi UU KPK ditujukan untuk memperkuat lembaga antikorupsi itu.

"Kita ingin KPK makin baik, tidak memiliki masalah-masalah, lebih memperkuat," ujar mantan ketua DPR ini.


Salah satu yang bergerilya di twitter mengkampanyekan hal ini adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI Raja Juli Antoni memposting sejumlah gambar kampanye menolak revisi UU KPK dengan tulisan warna-warni berbunyi 'Gak Mau Pilih Lagi Partai yang Lemahkan KPK', pada Senin (15/2/2016). #TolakRUUKPK jadi pesan penegasnya.

Raja memandang kampanye seperti ini harus terus digerakkan untuk memberi tahu wakil rakyat di DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat. Revisi UU KPK dinilai sarat kepentingan politisi tak antikorupsi.

"Rencana revisi UU KPK ini sebenarnya akal-akalan para politisi yang tidak siap bersih. Misalkan ketika terjadi Abraham Samad dikriminalisasi, kemudian juga BW dikriminalisasi, banyak cerita KPK periode lalu buruk itu, hal ini semacam memberikan informasi kepada publik bahwa KPK buruk. Namun bahkan ketika baru yang dipilih oleh Komisi III yang berkomitmen pemberantasan korupsi rendah ternyata KPK juga menangkap anggota DPR. Jadi ini bukan KPK nya tapi memang politisi yang tak anti korupsi," kata Raja saat berbincang dengan detikcom. (imk/tor)