Ketua DPR: Ambalat Lepas, SBY Harus Tanggung Risiko Politik

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta serius dalam menangani kasus Blok Ambalat. Bila Ambalat jatuh ke tangan Malaysia maka Presiden SBY harus siap menanggung risiko politik yang akan terjadi."Kalau akhirnya malah terjebak dalam perundingan dan gagal itu tanggung jawab pemerintah. Dan presiden harus siap menanggung risiko politiknya," ujar Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (9/3/2005).Agung juga mengingatkan jangan sampai kejadian Sipadan-Ligitan terulang kembali dalam kasus Ambalat. "Jangan sampai wilayah Indonesia dipreteli satu-persatu," tegasnya.Dirnya mengusulkan, perundingan yang akan dilakukan sebaiknya bersifat penjelasan saja kepada Malaysia. "Tapi, kalaupun memang harus terjadi perundingan dua arah, kita minta pemerintah betul-betul hati-hati dan serius serta mengatisipasi segala kemungkinan dengan tim yang betul-betul kuat dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga.""Apalagi sampai membawa ke mahkamah internasional," tukasnya.Salah satu cara memperkuat tim diplomasi, menurutnya, adalah dengan melibatkan ahli hukum laut seperti Hasjim Djalal, Mochtar Kusumaatmadja dan Dimyati Hartono. Selain itu, agenda perundingan, lanjut dia, tidak hanya membahas Ambalat tapi juga membahas zona ekonomi di wilayah perbatasan."Supaya tidak terjadi masalah serupa lagi di kemudian hari seperti sekarang ini," tandas Agung. (ton/)