Komisi I DPR Kaitkan Pemberian Bebas Visa dengan Isu LGBT

Jakarta - Sejumlah anggota DPR pun menolak kebijakan pemberian bebas visa bagi 169 negara. Salah satu alasannya karena adanya potensi penyebaran LGBT.

"Kita minta kehati-hatian negara, prinsip itu harus mutlak, kalau tidak, lantas apa jadi argumentasi dan pegangan kita dengan memberi bebas visa," ungkap Anggota Komisi I Effendi Simbolon dalam raker bersama pihak pemerintah di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Effendi Simbolon. Foto: Ari Saputra

Pemberian bebas visa juga dinilai kurang tepat, karena, menurut Effendi, Indonesia merupakan negara tujuan kelompok radikal. Sehingga pemberian bebas visa dikhawatirkan bisa membuka peluang tersebut.

"Ini berbanding terbalik, negara sedang dalam posisi dan Presiden jadi speaker dalam case ini, dan sisi lain negara buka lebar-lebar hanya untuk urusan pariwisata, apa ada jaminan mereka bawa uang. Saya kira tidak tepat kalau itu jadi alasan," kata Effendi.

"Di rapat dengan Menlu kami sudah memaparkan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, karena kalau petimbangan aspek kunjungan turis dan aspek devisa dan turisnya tidak setimpal dengan dampaknya," sambung politisi PDIP itu.

Apalagi, disebut Effendi, dari sejumlah negara yang diberi bebas visa merupakan negara-negara yang tidak memiliki budaya liburan. Seperti dari Afrika dan Asia Timur.

"Dan orang holiday tak pikir visa, saya ke luar negeri bukan karena bebas visa, bebas fiskal mungkin iya, kalau tanpa visa apa pegangan dari panduan negara untuk mendata?" tambah dia.

Kebijakan memberikan pembebasan visa dinilai Effendi juga akan berdampak pada penyebaran budaya LGBT. seperti diketahui fenomena LBGT belakangan sedang menjadi sorotan di Indonesia.

"Termasuk LGBT, semua yang jadi sebuah ancaman bukan lagi di luar pekarangan, tapi sudah dalam rumah kita, rentan terhadap persoalan hal ini, tapi kenapa tidak kemudian mempertimbangkannya dalam masalah bebas visa," tuturnya.

Fenomena LBGT yang dibahas Effendi juga menjadi sorotan dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar. Tantowi Yahya menilai masalah LBGT sebagai salah satu proxy war yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

"Isu LGBT menyebar di mana-mana, itu proxy war dan ada orang kita dituduh gerakan terorisme belum tentu benar. Proxy war, era digital dunia terbelah, dunia nyata dan maya, dalam nyata tidak terjadi apa-apa, lihat di dunia maya pasca pilpres terbelah dua," sebut Tantowi dalam kesempatan yang sama.

"Dan ini perang, apakah tidak curiga ada yang bermain? Terus mengadu, sebenarnya sudah selesai, kembali sudah tidak ada tapi di dunia maya perang itu semakin lama semkin besar," tambah bakal cagub Banten dari Golkar ini.

Tantowi Yahya. Foto: Dikhy Sasra / detikFoto

Tantowi meminta agar pemerintah mencari tahu sebenarnya siapa yang ada di balik menyebarnya isu-isu di dunia maya. "Setiap hari ada yang buat meme dan isu," tutupnya. (ear/tor)